Rabu, 22 November 2017 |
Hukum

1024 H Lahan Dinyatakan Status Quo, Kapolres Sarolangun Beri Penegasan

Rabu, 05 Agustus 2015 20:34:46 wib
Ilustrasi lahan sengketa (copyright mongabay.com)

JAMBIDAILY SAROLANGUN-Lahan seluas 1024 H yang berada di Kecamatan Pauh,Mandi Angin,dan kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, dinyatakan status quo oleh Pemkab Merangin.

Penetapan tersebut, karena lahan yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP) itu, menjadi lahan yang disengketakan masyarakat dan PT Emal.

Penetapan status quo itu, di tandatangani oleh Sekda sarolangun Thabroni,asisten II Ir Fauzi MT, Kapolres sarolangun AKBP Budiman BP, Kadishutbun Sarolangun Ir Joko Susilo,dan para tokoh masyarakat dari Kecamatan Pauh, Mandiangin dan juga tokoh masyarakat kecamatan air hitam, serta para penggarap lahan.

Dalam kesepakatan tersebut, Pemkab akan mengupayakan, untuk mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar ada pelepasan hak untuk di kelola masyarakat.

"Saya minta agar dinas terkait untuk bisa segera mengusulkan,lahan yang 1024 Ha, bisa di rubah menjadi hutan yang bisa di kelola oleh masyarakat di tiga kecamatan ini’’jelas Sekda sarolangun, Selasa (04/08) lalu.

Dan pihaknya juga meminta agar kepada para tokoh masyarakat, untuk bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi warga yang melakukan penen di lokasi lahan tersebut.

"Tentu saja ini menjadi pekerjaan bersama, untuk bisa melakukan sosialisasi kepada warga di masing masing kecamatan, sehingga tidak ada lagi warga yang manen di lahan yang memiliki ststus quo’’tegasnya.

Sementara itu Kapolres Sarolangun, AKBP Budiman BP,menegaskan bahwa dengan di jadikanya lahan menjadi lahan quo, maka tidak ada lagi yang melakukan aktifias di lokasi tersebut.  Dan Jika ada temuan aktifitas maka pihaknya akan melakukan penindakan hukum.

"Saya himbau masyarakat tidak melakukan aktifitas di dalamnya.  Dan saya tidak mau ada masyarakat saya yang menjadi korban.  Mari patuhi kesepakatan yang sudah ada,dan kita tunggu upaya pemkab sarolangun untuk bisa mengajukan perubahan penglolaan lahan,dan jangan ada lagi yang melakukan aktifitas di dalam lahan quo,"tegas Kapolres.

Terpisah, Warga Pauh, Supratman, mengatakan bahwa dirinya bersama warga bersedia mematuhi kesepakatan.  Namun dirinya meminta agar pemerintah juga memikirkan masyarakat yang selama ini sudah mengolah lahan tersebut bertahun tahun.

"Kami akan patuhi kesepakatan ini,namun pemerintah juga harus bisa memikirkan nasib kami,sebab selama ini kami mengantungkan hidup kami di lahan tersebut,dan jika memang ada yang salah tolong kami di luruskan,"harapnya.(jambidaily.com/AJI)

KOMENTAR DISQUS :

Top