Minggu, 20 Oktober 2019 |
Politik

13 Ribu PNS, Bakal Menjadi PNSD Provinsi Jambi

Jumat, 23 September 2016 11:33:28 wib
Sekda Provinsi Jambi, H.Ridham Priskap, SH,MH,MM

JAMBIDAILY POLITIK-13 ribu PNS akan dialihkan menjadi PNSD Provinsi Jambi, harus memiliki kompetensi dan kebutuhan daerah.

Peralihan status PNS ini sebagai pelaksanaan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jangan sampai menjadi ajang memindahkan pegawai yang bermasalah dan untuk itu pemerintah Provinsi harus bertindak dengan selektif dan melakukan verifikasi dengan benar dengan mengutamakan kompetensi dan kebutuhan pemerintah Provinsi.

"Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014, bukan sekedar formalitas saja. Harus selektif sesuai dengan Kompetensi dan Kebutuhan Daerah,"tegas Sekda Provinsi Jambi H.Ridham Priskap, SH,MH,MM, saat membuka Rakor Verifikasi Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana Dan Dokumen (P3D) dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Jambi, Kamis 22 September 2016 di salah satu hotel berbintang Kota Jambi.

Dalam pelaksanaan verifikasi ini, selain aset berupa sarana dan prasarana pendidikan juga dibahas tentang pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan menjadi PNSD Provinsi.

Pemkab dan Pemkot, diminta segera menyerahkan verifikasi P3D ke Pemprov, sehingga pengalihan kewenangan bidang pendidikan menengah dari kabupaten/ kota ke provinsi sebagai implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berjalan lancar.

"Tanggal 2 Oktober 2016, sudah harus selesai penyerahan P3D dari Pemkab/Kota ke Pemprov dan juga dari Provinsi ke pusat.  Dan hari ini, kita verifikasi akhir terkait dengan sarana prasarana dan pembiayaan.  Semua harus clear dan valid pada akhir,"tegas Sekda.

Secara detail kita belum menghitung anggaran, tetapi dengan peralihan pegawai dari kabuapten.kota ke Provinsi ini akan menambah sekitar 13 ribu  PNS akan beralih status pegawainya dan pada 1 Januari belanja pegawai harus sudah masuk, termasuk di dalamnya tunjangan dan TKD dari para PNS tersebut.

Kita tidak mengatur tentang pegawai honor, tapi akan kita pikirkan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tenaga honor yang tentunya punya kompetensi dan legalitas SK.

"Jangan sampai nanti kita terbebani dengan belanja pegawai.  Untuk membiayai tenaga honor dari kabupaten/ kota saja per tahunnya dibutuhkan Rp 95 milyar untuk 5 ribu tenaga honorer,"pungkas Sekda kepada awak media.(*)

Penulis   : Maria HMS
Editor    : Hery FR

KOMENTAR DISQUS :

Top