Minggu, 17 Desember 2017 |
Ekonomi

Anehhh.....Abaikan Tuntutan Pekerja dan Disnakertrans, PT SBP Malah Siapkan Surat PHK

Selasa, 01 Agustus 2017 00:02:15 wib
Ilustrasi/google.co.id

JAMBIDAILY EKONOMI-Tak cukup mengabaikan kedatangan petugas dari Disnakertrans Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berupaya memediasi pekerja dan PT Sinar Baja Perkasa (PT SBP), perusahaan kini mengambil langkah untuk memutus hubungan kerja.

Hal ini terungkap dalam surat yang didapat awak media, Sabtu 29 Juli 2017 lalu. Pekerja menuding, perusahaan berusaha dengan segala upaya untuk menghindari tanggung jawabnya.

“Kami sudah memberikan surat pemberitahuan mogok kerja. Malah sudah datang dari Disnakertrans kesini. Mereka ngak mau ketemu sebelum perwakilan PT LPPPI mendorong mereka. Eh sekarang malah kita dibilang merugikan perusahaan dan alasan lain,” keluh para pekerja.

Surat yang dikeluarkan PT SBP tertulis bahwa para pekerja sudah dianggap merugikan perusahaan lantaran aksi mogok kerja lalu. Padahal, sesuai peraturan UU Tenaga Kerja no 13 tahun 2003, aksi mogok kerja dengan pemberitahuan, maka perusahaan wajib memenuhi hak para pekerja.

“Disnakertrans saja dicueki. Kemarin kita diminta tanda tangan surat kosong. Kita tolak. Sekarang mereka berani keluarkan surat pemutusan hubungan kerja,” kata pekerja yang meminta namanya disimpan.

Sebagai wadah para pekerja, SBSI rupanya turut berupaya untuk menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak. Tuntutan para pekerja seperti gaji, lembur dan tuntutan lain, akan diperjuangkan DPC SBSI.

“Ya benar. Kita akan berupaya terus untuk hal persoalan ini. Kemarin PT SBP kita dengar sudah menutup dan memblok ID Card pekerja sehingga mereka tidak bisa bekerja,” papar pengurus SBSI menjawab media ini.

Rupanya, aksi penutupan akses para pekerja yang menuntut hak mereka ini, diduga lewat oknum PT LPPPI. Dengan cara memblock peneng ID Card, sehingga karyawan yg sedang menuntut haknya tidak bisa masuk lokasi pabrik PT LPPPI utk bekerja.

“Oknum tersebut mengeluarkan izin block ID Card tanpa meminta PT SBP utk memberikan tanda bukti PHK. Sementara hari itu 21 Juli Pimpinan PT LPPPI tengah memberi ultimatum kepada Manajement PT SBP dari pusat, Medan,” urai pekerja.

“Esok harinya tim Manajement dan HRD PT SBP Medan yaitu M Bambang S, Sartimin masih ngotot mempertahankan hitungan upah dan lembur yg tidak mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan,” sambung karyawan tersebut./Inilahjambi.com

KOMENTAR DISQUS :

Top