Kamis, 16 Agustus 2018 |
Ekonomi

Angka Silpa Tanjabtim Tahun 2017 Meningkat

Selasa, 03 April 2018 18:35:50 wib
ilustrasi

JAMBIDAILY MUARASABAK - Angka Silpa pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Pemkab Tanjabtim), Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp. 119 milyar lebih. Jika dibandingkan, angka ini meningkat tajam dibanding Silpa pada tahun 2016 lalu, yang hanya sebesar Rp. 86 milyar lebih. Hal tersebut diungkapkan pada penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Tanjabtim Tahun Anggaran 2017 di aula DPRD Tanjabtim kemarin.

Silpa ini pun, sempat dipertanyakan dua fraksi yang ada di DPRD Tanjabtim, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Bintang Indonesia. pada sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi, terhadap Nota Pengantar LKPJ Bupati, (2/4) kemarin.

Namun pada sidang paripurna hari ini Selasa (3/3/18), dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi. Silpa ratusan milyar yang terjadi pada 2017 tersebut, ternyata disebabkan over target penerimaan daerah efesiensi belanja.

Saat membacakan jawaban eksekutif, Wabup Robby Nahliansyah mengatakan, untuk over target penerimaan daerah sebesar Rp. 53 milyar lebih. Dengan rincian over target PAD sebesar Rp. 6 milyar lebih, over target dana perimbangan Rp. 42 milyar lebih dan over target pendapatan lain yang sah sebesar Rp. 3 milyar lebih.

Selain dikarenakan over target penerimaan daerah, silpa tahun anggaran 2017 juga disebabkan efesiensi belanja sebesar Rp. 65,9 milyar. Dengan rincian sisa belanja tidak langsung mencapai Rp. 28 milyar lebih, dan sisa belanja langsung sebesar Rp. 37 milyar lebih. 

"Inilah penjelasan kami terkait silpa, sebagaimana yang dipertanyakan fraksi PDI Perjuangan dan Bintang Indonesia," terang Wabup.

Pada kesempatan itu, Wabup juga menjelaskan, realisasi belanja langsung tertinggi dan terendah, tiap instansi di lingkup Pemkab Tanjabtim. Untuk realisasi belanja langsung tertinggi, dicapai oleh Kecamatan Muarasabak Timur dengan persentase 99,89 persen. Sementara untuk capaian realisasi terendah, yakni Dinas Kesehatan dengan persentase 83,24 persen. 

"Realisasi belanja langsung nantinya akan disampaikan tiap OPD, pada saat pelaksanaan pembahasan bersama Pansus LKPJ DPRD," tukasnya.(*)

Penulis : Hendri R

KOMENTAR DISQUS :

Top