Rabu, 22 Januari 2020 |
Ekonomi

Banyak Desa Belum Cairkan Dana ADD, Dewan Sarankan "Les Privat-kan" Pemdes

Jumat, 28 Agustus 2015 07:37:08 wib

JAMBIDAILY MERANGIN - Hingga akhir Agustus 2015, masih banyak desa di Merangin belum bisa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena akan menghambat pembangunan desa.

Dewan menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, kurang serius membina Pemerintah Desa (Pemdes). Dan segera mencari solusi agar dana desa dapat dicairkan.

"Pemkab harus membantu percepatan pencairan dana desa. Sampai saat ini masih ada desa yang belum juga bisa mencairkan dana desa. Itu akan menghambat pembagunan desa," kata Badri Husin, anggota DPRD Merangin saat rapat paripurna di gedung dewan.

"Jika terlalu sulit, silakan di "les privat" pemerintah desa itu, agar mereka bisa menyusun persyaratan pencairan. Pemkab harus bantu," sambungnya lagi.

Dilanjutkan Badri, persoalan puluhan desa di Merangin belum bisa mencairkan ADD, karena belum langkapnya persyaratan pencairan.

"Itu keterangan kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Dana belum bisa dicairkan, karena banyak yang belum lengkap syaratnya," ucapnya.

Wakil Bupati Merangin, Khafied Moen, dikonfirmasi mengatakan Pemkab sudah berupaya melakukan pembinaan terhadap Pemdes. Bahkan camat diminta mendampingi Kades untuk belajar ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).

"Camat diminta bantu Kades untuk belajar ke BPMPD. Dan itu sudah dilakukan," kata Wabup.

Wabup juga mengomentari dugaan desa dimintai Rp 2 hingga Rp 3 juta oleh oknum pegawai BPMPD untuk membuat perysratan pencairan ADD. Menurutnya, jika desa dipatok dana hingga begitu besar, itu merupakan pungutan dan menyalahi.

"Kalau untuk biaya makan atau minim itu hal wajar, tapi kalau sampai Rp 3 juta itu namanya pungutan. Itu menyalahi," tegas Wabup.

Sementara itu, Marzuki Yahya, Kepala BPMPD Merangin dikonfirmasi mengatakan hingga saat ini baru 127 desa dari 205 desa di Merangin yang sudah mencairkan ADD.

"Pertama dulu ada 52 desa dan kedua 77 desa yang cair. Totalnya 127 desa yang sudah mencairkan," tutur Marzuki.

"78 Desa lagi yang belum cair, tapi 44 desa sudah naik nota pencairannya. Kendalanya memang syaratnya belum lengkap," tambah Marzuki.

Seperti diberitakan sebelumnya, sedikitnya desa yang sudah mencairkan ADD, dikarenakan banyak desa yang kesulitan membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
 
Sejauh ini desa selalu salah menyusun RPJMDes dan RAPBDes, hingga membuat pemerintah desa benar-benar kesulitan. Agar pencairan dapat dilakukan ternyata ada oknum pegawai di BPMPD yang menyanggupi membuat RPJMDes dan RAPBDes, tapi tidak gratis.

Setiap desa yang menggunakan jasa oknum pegawai BPMPD diminta menyetorkan uang yang berkisar Rp 2 juta sampai Rp 3 Juta.(jambidaily.com/NZR)

KOMENTAR DISQUS :

Top