Rabu, 16 Oktober 2019 |
Suaro Wargo

Berhembus Kabar Dugaan Beasiswa PIP 'dipotong' oleh SMK Negeri 4 Sarolangun,?

Kamis, 22 Agustus 2019 11:15:22 wib
ilustrasi/mmc.tirto.id

JAMBIDAILY SUARO WARGO - Salah satu orang tua siswa menceritakan kabar dugaan yang mengejutkan tentang adanya pemotongan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) secara sepihak oleh SMK Negeri 4 kabupaten Sarolangun provinsi Jambi, dengan kilah untuk membeli lahan atah tanah guna perluasan bangunan.

Kepada jambidaily.com (Kamis, 22/08/2019) melalui sambungan telepon, indikasi pungli mencuat karena tidak semua orang tua siswa sepakat atas pemotongan tersebut, walaupun melalui komite yang hanya dihadiri segelintir orang.

"Siswa dapat beasiswa PIP, itu semua siswa mendapatkannya. Nah sementara siswa ini sudah lulus, namun tentunya tetap saja orang tua masih mempertanyakan. Dulu sekolah atau kepala sekolah itu takut bertemu orang tua atau komite bahasanya. Komite hanya dihadiri beberapa orang, yang lain itu banyak yang tidak mau. Itu terjadi pada tahun yang lalu 2018, masih sangat baru," Ujar sumber yang keberatan namanya diketahui publik.

Sumber menginformasikan bahwa kisaran pemotongan senilai 400 hingga 600 ribu rupiah per-siswa, pemotongan tidak lazim, itu terjadi pengurangan terjadi sebelum sampai pada siswa. Siswa yang ada rata-rata memiliki perekonomian menengah ke bawah, sehingga orang tua banyak yang keberatan dan kecewa.

Dalam perkembangannya setelah satu tahun berlalu hak siswa tetap tidak dikembalikan dan tetap tidak kejelasan berarti padahal pihak Dinas Pendidikan provinsi Jambi dari pengakuan sumber tersebut telah menganggarkan untuk pembelian lahan dimaksud pada RAPBD 2019.

"Saya pikir dari provinsi sudah turun, RAPBD tahun 2019 untuk pembayaran lahan tersebut. Lantas mengapa uang siswa itu tidak dikembalikan, seharusnya dikembalikan lagi. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang RAPBD dari provinsi, tentunya sangat bijak diumumkan dan dikembalikan karena itu hak siswa," Harap Sumber.

Keberatan Sumber beralasan mengingat sangat jelas dan keras pelarangan terkait apapun yang berbau Pungutan Liar (Pungli) di sekolah. Sumber tidak menampik jika pada tahun 2018 memang belum adanya RAPBD terkait perluasan lahan SMK Negeri 4 Sarolangun.

"Sudah ada ketegasan tidak ada semacam pungli di sekolah, tahun lalu mungkin memang belum ada keputusan, pencairan RAPBD atau dibayarkan provinsi untuk lahan tersebut. Setelah ada sekarang diam-diam saja, Ini hanya diketahui Pihak sekolah, kepala sekolah dan orang dinas, namun belum ada kejelasan dan pengembalian uang siswa yang diambil. Apakah belum cair atau apa belum tau, cuma yang terpenting ada penyampaian kepada orang tua siswa, tolong kembalikan hak siswa," Tutup sumber, menegaskan.

Dari penelusuran jambidaily.com, Kepala SMK Negeri 4 Sarolangun, Sapuan SPd MPd, pernah juga mendapat tudingan tentang dugaan pungli program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Namun membantah sebagaimana berita sarolangunonline.com (30/08/2017), atas tudingan dan dugaan yang sempat beredar di masyarakat karena didukung oleh Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sarolangun.

Karena apa yang dilakukan pihak sekolah sesuai dengan Undang-undang sistem pendidikan nasional dan Permen Dikbud Nomor 72 Tentang Komite. Kemudian juga adanya Permendikbud tentang keluarga yang dalam intinya pendidikan tanggungjawab bersama.

jambidaily.com, berkenaan laporan masyarakat ini, sedang mencoba untuk ditindaklanjuti dan upaya konfirmasi kepada Kepala SMK Negeri 4 Sarolangun, Sapuan SPd MPd, tetapi belum berhasil menemukan ruang komunikasi. Termasuk pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan provinsi Jambi.

 

(Hendry Noesae)

KOMENTAR DISQUS :

Top