Minggu, 19 Agustus 2018 |
Hukum

Berhembus Misteri Dugaan Kecurangan Dana Bencana Alam Kota Sungai Penuh Tahun 2015

Kamis, 07 Juni 2018 13:43:17 wib

JAMBIDAILY SUNGAI PENUH - Kegiatan penanganan rehabilitasi bencana pasca banjir tahun 2015, saat ini kembali jadi perdebatan publik pasca keluarnya surat pernyataan Asrijal pada 1 november 2017. 

Dalam surat pernyataanya Asrijal mantan kadis DPPKA mengemukan bahwa kegiatan rehabilitasi pasca bencana tahun 2015 dengan lokasi 11 titik direkayasa menjadi 61 titik dengan jumlah dana dalam DPA tahun 2015 Rp. 14.172.590.000 proyek ini sudah menyalahi aturan mulai dari penganggaran sampai dengan pencairan dana tidak sesuai dengan Kepres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Syafwerdi  Korlap Lsm-Fakta saat ditemui Jambidaily.com mengatakan 

“memang ada surat pernyataan dari Asrijal mengenai masalah paket penanganan bencana pasca banjir, dalam pernyataannya itu Asrijal mengatakan proyek ini menyalahi aturan dan ada juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Irman Jalal yang salah satu poinnya menyebutkan atas perubahan 11 titik menjadi 61 titik rehabilitasi jika terjadi kerugiaan Negara/Daerah akan menjadi tanggung jawab mutlak saya sebagai kepala BPBD kota Sungai Penuh. Dari kedua pernyataan itu memang kelihatan perobahan anggaran yang sebelumnya 11 titik lokasi dirubah menjadi 61 titik, diduga adanya permainan  dalam proyek ini Ujar Werdi”

Lebih Lanjut Werdi membeberkan bahwa kegiatan itu mestinya dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) karena berdasarkan informasi yang dia dapatkan dana kegiatan sejumlah Rp.14 Milliar tersebut yang di pecah menjadi 61 titik tidak disetujui DPR Kota Sungai Penuh, justru DPR meminta kepada Kepala BPBD agar diserahkan pegerjaannya kepada PU, dan kemudian Banggar kota mencoba berkoordiansi dengan Banggar Provinsi. 

"Dari hasil tersebut Banggar provinsi pun meminta agar kegiatan dikerjakan oleh PU dengan tetap mengacu pada usulan awal yaitu sebanyak 11 titik bukan dipecah, jadi disini sumber masalahnya," Beber Werdi. 

Bahkan dari penuturan Werdy, Salah satu anggota banggar diduga mendapat tekanan dari Walikota agar tetap melaksanakan kegiatan yang yang telah dirubah menjadi 61 titik lokasi dan tetap dibawah BPBD begitupun proses pencairan dana. Asrijal meminta kepala BPBD untuk membuat pernyataan tanggung jawab mutlak dan dalam proses pencairan dana itu. 

"Asrijal dalam pernyataanya menyebutkan adanya tekanan dari walikota agar segera melakukan pencairan dana," Tambah Werdi.

Sementara itu, Hingga berita ini dilansir. Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri ketika dilayangkan surat wawancara terjadwal oleh jambidaily.com tertanggal 4 Juni 2018, belum memberikan jawaban. (gsm)

KOMENTAR DISQUS :

Top