Senin, 16 September 2019 |
Peristiwa

Berulang Terjadi Kebakaran Illegal Drilling di Dekat WK, Pertamina EP Tekankan Bukan di Area Operasi

Rabu, 14 Agustus 2019 18:48:40 wib

JAMBIDAILY PERISTIWA - Disebut-sebut dan bergulirnya Informasi bahwa berada di dekat Wilayah Kerja (WK) migas Pertamina EP, lokasi illegal drilling atau pengeboran minyak tanpa izin yang terbakar di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari (Selasa, 13/08/2019) kemarin.

Pertamina EP Asset 1 mengirimkan rilis resmi terkait informasi tersebut sebagaimana diterima jambidaily.com (Rabu, 14/08/2019), Berikut isi penjelasan dari M. Rizal Rukhaidan (Pertamina EP Asset 1 Legal & Relation Manager)

Sehubungan dengan terjadinya kejadian terbakarnya sumur minyak ilegal di Batanghari pada Selasa (‪13/08‬) dapat kami sampaikan beberapa penjelasan dari Pertamina EP Asset 1:

  1. Bahwa terbakarnya 1 (satu) sumur minyak yang berada di lahan masyarakat merupakan akibat dari kegiatan pemboran yang dilakukan tanpa izin. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan mengeksploitasi migas yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (dalam hal ini, UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi), dimana kegiatan tersebut merupakan perbuatan pidana.
  2. Bahwa Wilayah Kerja (WK) migas merupakan hak eksklusif sub-surface (di bawah permukaan tanah) yang diberikan oleh negara kepada para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Jika KKKS ingin melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi migas di WK yang diatas permukaan tanahnya masih merupakan lahan masyarakat (misal berdiri bangunan rumah, sawah, kebun dsb) KKKS perlu melakukan terlebih dahulu pembebasan lokasi kepada masyarakat tsb. Perlu diketahui bahwa pemboran tanpa izin yang dilakukan di lahan masyarakat tersebut tidak terdapat fasilitas operasi dan kegiatan eksplorasi/eksploitasi perusahaan.
  3. Sehubungan dengan terus maraknya kegiatan pemboran tanpa ijin tersebut, kami senantiasa mendukung Pemprov Jambi untuk mengaktifkan tim terpadu yang telah dibentuk oleh Gubernur, dan mendorong peran serta Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) agar permasalahan illegal drilling dapat tuntas secara efektif dan efisien. Beberapa waktu lalu telah dilaksanakan FGD terkait hal tersebut, dan Pertamina EP masih menunggu tindak lanjutnya.
  4. Sepanjang tahun 2017 hingga saat ini, Pertamina EP sebagai bagian dari Tim Terpadu telah melakukan dukungan teknis melalui kegiatan penutupan puluhan sumur ilegal dimana Kontribusi Pertamina EP dalam kegiatan tersebut adalah dalam hal teknis penutupan sumur-sumur illegal tersebut.

Sementara itu, Septrianur Kurniawan selaku Pertamina EP Asset 1 Gov & PR Analyst juga menambahkan kejadian tersebut terletak di luar Area Operasi.

"Itu diluar Area Operasi, jadi wilayah kerja yang diberikan negara kepada KKKS (Pertamina EP) itu tidak otomatis menguasai atas permukaannya, dibutuhkan mekanisme pembebasan lahan atau perizinan lebih lanjut kepada otoritas terkait jika hak atas tanah di permukaan dari Wilayah Kerja sudah dikuasai masyarakat atau instansi lain" Pungkas Septrianur.

 


(Hendry Noesae)

 

 

 

Berita Terkait:
Dan Terjadi Lagi, Lokasi Illegal Drilling Terbakar di Desa Pompa Air

KOMENTAR DISQUS :

Top