Jumat, 20 Juli 2018 |
Ekonomi

BJE Belum Operasi, Tanjabbar Kehilangan 4,5 MMSCFD Gas Flare

Kamis, 09 Juni 2016 06:33:47 wib

JAMBIDAILY EKONOMI-Belum beroperasinya PT Bumi Jambi Energi (BJE) selaku mitra BUMD PT Jambi Indoguna Internasional (JII), Kabupaten Tanjabbar kehilangan pasokan Gas Flare hingga  4,5 Million Standard Cubic Feet per Day (gas) atau Juta Standar Kaki Kubik per Hari (MMSCFD).

Padahal, Sumber gas yang akan diolah berasal dari PetroChina dengan perjanjian jual beli gas (PJBG) pada 3 Desember 2013, yang berlaku selama lima tahun dengan opsi perpanjangan lima tahun kembali, sehingga akumulasi masa kontrak pun menjadi 10 tahun.

“Skema pemanfaatan itu mengubah gas flare dari PetroChina menjadi LPG. Juga akan membangun listrik tenaga gas,”ungkap Yon Heri, Kadis ESDM Tanjab Barat.

Disebutkannya, batas akhir kesepakatan yang dibuat oleh PT BJE, bahwa pihak perusahaan akan memulai kembali. Dimana sebelumnya mereka sudah pernah memulai tetapi stagnan di tengah jalan. Sesuai Schedule, PT BJE kembali beroperasi 8 Juni 2016.

“Kesepakatan tanggal 8 Juni ini bukan langsung siap. Artinya ada aktivitas yang akan dilakukan di lokasi itu kembali. Bisa saja itu kontruksi, atau maintenance dan segala macamnya,”terang Yon Heri.

Berlarutnya pembangunan infrastruktur produksi oleh PT BJE ini diakui oleh Yon sudah sangat merugikan. Dimana sebelumnya, 14,5 MMSCFD (milion metric standar cubic feet per day) gas yang tersedia, tetapi saat ini hanya tersisa 10 MMSCFD. artinya ada 4,5 MMSCFD gas yang terbuang dan tidak dikelola. Itu sangat merugikan pemerintah daerah. Seharusnya bisa dikelola dan menghasilkan deviden tetapi kenyataanya tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.

“Kalau bicara kerugian jelas sangat dirugikan. Terutama dari pasokan gas yang semula dihitung berjumlah 14,5 MMSCFD sudah berkurang menjadi 10 MMSCFD,”tandasnya.

Diawal pemasangan tiang pancang diareal perusahaan seluas 23 ha tersebut,  PT BJE menargetkan menangani proyek kilang LPG dan pembangkit listrik tenaga gas,  dengan target penyelesaian pembangunan pertengahan 2015, dengan total investasi US 50 juta atau setara Rp 600 miliar.

"Tanah di Pematang Lumut itu telah dibeli dengan luasan kurang lebih 23 hektare, yang akan digunakan untuk Kilang LPG, PLTG, SPBE, tangki dan pengisian LPG. Bahkan fasilitas mess pegawai, perkantoran pun juga akan berdiri di atas lahan itu,"ucap Yon Heri.

Sementara itu, Bupati Tanjung Barat, Dr Safrial, mengungkapkan, bahwa perjanjian mereka secara global baru berakhir sampai maret 2017. Bila belum juga terlaksana dan tidak beroperasi, maka Pemkab akan membuat perhitungan. Bupati akan meminta kepada Pihak SKK Migas membatalkan perjanjian jual beli gas tersebut.

“Perjanjian itu berakhir maret 2017. Jika tidak juga mampu beroperasi kita pinta SKK batalkan perjanjian jual beli gas,”tegas Bupati.

Bupati sendiri sempat meninjau lokasi pabrik. Dan dirinya melihat ada kontruksi yang sudah didirikan walau belum berbentuk dan masih tiang-tiang yang berdiri. Kemudian ditemukan juga adanya hambatan sengketa lahan.

“Kita sudah jembatani dengan masyarakat yang bersengketa,”kata Bupati.

Bupati menilai PT BJE sudah wan prestasi. Hanya saja dulu perjanjian ini dikerjasamakan dengan PT JII. Jadi kita bergantung dengan pihak PT JII dan Pemkab memiliki hak 50 persen. Sebetulnya pihak yang harusnya ngotot itu pihak PT JII.

“PT BJE ini sebenarnya sudah wan prestasi. Tetapi seharusnya pihak PT JII itu yang ngotot. Kita sudah kehilangan 4,5 MMSCFD. Itu kalau diolah selama lima tahun bisa jadi berapa uangnya,”ucap Bupati.

Penulis    : Reza
Editor     : Hery FR

KOMENTAR DISQUS :

Top