Kamis, 23 November 2017 |
Politik

"Bola Panas" Penerimaan Satpol-PP Merangin

Minggu, 17 Mei 2015 22:03:57 wib
Ilustrasi.googlechrom.com

JAMBIDAILY MERANGIN-Kisruh penerimaan tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), yang di selenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, beberapa bulan lalu, kini seakan menjadi "bola panas".

Selain dinilai cacat hukum, Inspektorat Kabupaten Merangin juga menemukan indikasi penyelewengan.  Akibatnya dalam waktu dekat Bupati Merangin AL-Haris, merencanakan untuk mengevaluasi kembali hasil yang lulus secara tes tertulis beberapa waktu lalu.

"Terkait kisruh rekrutment tenaga kontrak Satpol-PP akan kita seleksi ulang, soalnya Inspektorat menemukan ada dugaan indikasi penyelewengan," ungkap Bupati saat panen jagung di Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat, kemarin kepada media.

Dikatakan Bupati, dalam seleksi ulang nanti akan di kaji secara selektif baik secara tertulis, kesehatan, maupun fisik calon Satpol-PP tersebut. Sebab sebagai penegak perda kedepan sangat dibutuhkan calon-calon yang mampu fisik dan kesehatanya.

"Kabupaten Merangin, memerlukan penegak Perda yang sejatinya fisiknya mampu, untuk menegak disiplin, maka dari itu sangat perlu kita seleksi ulang kembali" singkat Bupati.

Dilanjutkan Bupati, kendati dalam perekrutan Satpol-PP ini selalu mendapat kecaman dan menjadi kisruh berkepanjangan dikalangan masyarakat, namun perekrutan tenaga kontrak bagi penegak perda di Kabupaten Merangin, tak dibatalkan.

"Meski mendapat kecaman dalam perekrutan ini, ditambah lagi ditemukan kendala oleh Inspektorat, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, tak membatalkan perekrutan ini," timpalnya.

Sementara itu, Kasat Satpol-PP Kabupaten Merangin, Ramli sampai berita ini di turunkan belum bisa dikonfirmasi, di coba menghubungi melalui via Hp menunujukan nomor yang di tuju sedang tidak aktif.

Untuk di ketahui, kisruh yang terjadi di tubuh Satpol-PP bergulir dari 2014, yang mana SK perekrutan di tetapkan mulai juni seharusnya berakhir bulan agustus. akibat bobroknya manajemen Satpol-PP tersebut, membuat proses perekrutan memakan waktu 9 bulan hingga tahun 2015 ini.

Dengan waktu yang cukup lama tersebut, membuat SK 2014 kadarluarsa hingga ratusan aktivis mengatas namakan Forum Merangin Menggugat (FMM), mengelar aksi di kantor Bupati Merangin, lantaran mereka menilai SK itu cacat di mata hukum.(jambidaily.com/NZR)

KOMENTAR DISQUS :

Top