Sabtu, 20 Oktober 2018 |
Hukum

Bupati Buka Sosialisasi Modul e-Filing Aplikasi e-LHKPN

Rabu, 03 Oktober 2018 14:01:18 wib

JAMBIDAILY MERANGIN - Bupati Merangin H Al Haris (Rabu, 3/10), membuka acara sosialisasi / pendampingan penggunaan modul registration dan e-Filling pada aplikasi e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Aula Bappeda Merangin.

Acara yang diikuti ratusan pegawai di jajaran Pemkab Merangin itu, menghadirkan tiga orang narasumber perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Ketiga narasumber   dari KPK RI itu, Ny Amalia Rosanti yang menjabat sebagai Spesialis Pemeriksaan dan Pendaftaran PPLHKPN, Ny Olivia Kartika menjabat sebagai Spesialis Muda Pemeriksaan dan Pendaftaran PPLHKPN dan Ny Bunga Putri Simatupang untuk urusan Provinsi Jambi.

‘’Jadi sebagai seorang pejabat negara, harus rutin melaporkan harta kekayaannya setahun sekali. Ini sangat positif sekali karena seorang pejabat juga dituntut transparan,’’ujar Bupati.

Pejabat yang tugasnya rutinitas melayani masyarakat, jika dalam setahun tiba-tiba jumlah hartanya naik melejit, nanti bisa diketahui dari mana asal-usul hartanya itu, apakah dapat warisan keluarga atau dari yang lain.

Tapi lanjut bupati, jika harta pejabat itu beransur naik suatu hal yang biasa. Bisa saja harta itu berasal dari dana honor kegiatan yang terkumpulkan atau penyisihan dari gaji setiap bulannya.

Sementara itu saat menyampaikan materinya, Ny Amalia Rosanti menerangkan dari 1.136 orang pejabat di Pemkab Merangin yang sudah mengirim e-LHKPN tahun 2017 sebanyak 374 orang pejabat. Ini artinya baru sebesar 33 persen.

Sedangkan yang belum mengirim e-LHKPN sebanyak 762 orang atau sebesar 67 persen. ‘’Kita harapkan setelah sosialisasi ini, seluruh pejabat di Pemkab Merangin sudah harus mengirim e-LHKPN,’’harap Ny Amalia Rosanti.

Namun temuan Ny Amalia Rosanti tersebut diluruskan bupati, sebab dari  1.136 jabatan di Pemkab Merangin itu tidak terisi semua. ‘’Ada ratusan jabatan sekarang ini dalam kondisi kosong, tidak ada pejabatnya,’’terang Bupati.

Berdasarkan LHKPN yang dibuat secara manual pada 2015 lalu jelas bupati, Pemkab Merangin melalui Inspektorat Merangin, telah mengirimkan LHKPN sebanyak 994 orang pejabat ke KPK RI.

Untuk LHKPN tahun 2017 dan seterusnya, bupati telah mengintruksikan kepada seluruh pejabat di jajaran Pemkab Merangin, harus secepatnya mengirim LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN.(teguh/humas)

KOMENTAR DISQUS :

Top