Sabtu, 20 Oktober 2018 |
Hukum

Christian Budyaro Zebua SH: Polisi tidak punya Hak dan Wewenang untuk Menentukan Batasan Wilayah

Kamis, 11 Oktober 2018 22:02:51 wib
Christian Budyaro Zebua SH/Foto: jambidaily.com/Hendry Noesae

JAMBIDAILY HUKUM - Christian Budyaro Zebua SH salah satu Kuasa Hukum Ivantanri dan kawan-kawan terkait gugatan Djoni NGK terhadap Badan Pertanahan nasional (BPN) kota Jambi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, Pihak kepolisian dirasa tidak punya hak dan wewenang untuk menentukan batasan wilayah.

“Saya menyatakan bahwa Pihak kepolisian tidak punya hak dan wewenang dalam menentukan batasan wilayah, kami merasa sangat dirugikan. Polisi bukan punya wewenang, BPN saja saat menetapkan wilayah harus melalui tim penetapan batasan wilayah, tidak bisa sewenang-wenang polisi. Ini bukan masuk dalam ranahnya polisi, Polda Jambi lagi,” Ungkap Christian Budyaro Zebua SH, selaku Pihak Tergugat Intervensi seusai sidang pertama (Kamis, 11/10/2018).

Dalam surat gugatan yang dilayangkan Djoni melalui kuasa Hukumnya Jumanto SH, Suratno SH, Hery SH, tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan PTUN tanggal 13 Agustus 2018, Nomor 20/G/2018/PTUN-JBI oleh Panitera Miskini SH MH, bahwa: 

  1. Hasil laporan polisi yag dibuat oleh penggugat tanggal 7 agustus 2017, selanjutnya penyidik polda Jambi mengeluarkan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) tertanggal 7 agustus 2018, dimana menjelaskan  letak empat sertifikat berada dalam wilayah hukum kabupaten muaro Jambi, oleh karena itu 4 (empat) Sertifikat hak milik obyek sengketa mengandung cacat administrasi dan yuridis.
  2. Penggugat baru mengetahui adanya cacat administrasi dan yuridis 4 (empat) Sertifikat hak milik obyek sengketa tanggal 7 agustus 2018 berdasarkan SP2HP yang penggugat terima dari penyidik Polda Jambi, selanjutnya penggugat mengajukan gugatan a quo ke PTUN Jambi tanggal 13 agustus 2018.

Christian Budyaro Zebua SH, merasa gugatan tersebut tidak tepat dan kadaluarsa jika merujuk di Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, jo undang-undang Nomor 9 tahun 2004, tentang perubahan pertama undang-undang Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, jo undang-undang Nomor 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN, tentang tenggang waktu (90) hari sejak objek sengketa diketahuinya.

“Ada batasan waktu yang merasa pihaknya dirugikan berhak melakukan gugatan itu 90 hari, dari dasar SP2HP tentu sudah kadaluarsa, ada kata-kata mengetahui, diketahui. Sedang peradilan untuk kasus ini sudah diuji diperadilan negeri perdata di kota Jambi, seharusnya mereka sudah tau dan itu terjadi di tahun 2016. Maka hal itu menurut saya ketua PTUN membatalkan atau menolak gugatan dari Pak Djoni karena udah melewati batas waktu,” Tegasnya.

“Sudah melewati batas waktu tidak ada hal yang membantah itu, mereka menggunakan sema keputusan MA, sema berlaku hanya untuk surat edaran saja. Pak Djoni sudah pernah dipanggil 21 Maret 2017 berarti dia sudah mengetahui dan sudah dirugikan, sekarang sudah tahun 2018,” Tambahnya lagi.

Penjelasan PTUN Jambi
Sementara itu Ketua PTUN Jambi, Irhamto SH enggan mengomentari dengan dalih merupakan ketua Hakim yang menangani persidangan  perkara tersebut.

“Saya tidak boleh mengomentari karena saya ketua hakimnya dan sidang masih berjalan. Silahkan temui bagian Humas,” Ungkapnya singkat.

Lalu, Putri Febriayanti SH MH bagian humas PTUN Jambi menjelaskan terkait diterimanya tuntutan dari Djoni terhadap BPN Kota Jambi, tetap berpegang pada Pasal 55.

“Ketika dia mengetahui dengan dalil ada pembuktian, dalam hal ini penggugat bisa membuktikan. Di Pasal 55 tersebut 90 hari sejak diketahui boleh menggugat, kapan dia diketahui selama bisa membuktikan, ya boleh-boleh saja. Tenggang waktu itu membahas sejak kapan, sejak itu waktu bukan dari mana dia mengetahui, ini masalah waktu bukan pihak, bukan dari siapa, dari tetangga kah, pihak kepolisian kah, selama penggugat bisa membuktikan. Pasal 55 mengatur kapan mengetahui, kalau diluar itu bukan di Pasal 55,” Ujarnya.

Terkait salah satu dasar dari Pihak Djoni menggugat BPN Jambi ke PTUN mengetahui karena Hasil laporan polisi yang dibuat oleh penggugat tanggal 7 agustus 2017, selanjutnya penyidik polda Jambi mengeluarkan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) tertanggal 7 agustus 2018. Putri Febriayanti SH MH mempersilahkan untuk konfirmasi ke pihak kepolisian.

“Saya kok bingung ya...kapasitasnya sebagai apa pihak kepolisian, saudara pernah melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian. Kalau menurut hemat saya, perdata tidak melibatkan pihak kepolisian, ini pertanahan ya, kepolisian kapasitasnya sebagai apa? Silahkan konfirmasi,” Katanya.

“Intinya soal tenggang waktu, sejak kapan dia mengetahui, kalau dari kepolisian itu dari mana bukan sejak kapan, pasal itu menjelaskan Sejak bukan dari mana,” Tegasnya.

 


(Hendry Noesae)

 

Berita Terkait:
Kalah Perkara Kasasi Perdata di Mahkamah Agung, Djoni NGK Gugat BPN Kota Jambi

KOMENTAR DISQUS :

Top