Kamis, 24 Mei 2018 |
Hukum

Dapat "Perintah" Bupati Tebo, Asisten III Langkahi Wewenang Wabup dan Sekda

Kamis, 06 Agustus 2015 10:11:43 wib
struktur organisasi Pemkab Tebo

JAMBIDAILY MUARATEBO-Diberitakan sebelumnya bahwa Isu beredarnya Bupati Tebo H.Sukandar bakal melimpahkan wewenang tugasnya kepada Asisten III M.Hatta yang membidangi Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo selama mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta tak terbantah kan lagi.

Pasalnya Surat Perintah Bupati sudah terlanjur beredar luas ,dalam isi surat tertulis Bupati Tebo, Surat Perintah, Nomor. 800/346/Org/2015, Nama : H. Sukandar, S.Kom, M.Si, Jabatan : Bupati Tebo, Memerintahkan, Kepada, Nama: M. Hatta, S.Sos, Jabatan: Asisten Admistrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.

mengenai isi surat perintah Bupati Tebo kepada Peltu Bupati Tebo yang diberikan ke Asisten III ,ada tiga poin yang ditugaskan, Pertama melaksanakan tugas pengelolaan surat masuk dan surat keluar Pemerintahan Kabupaten Tebo, Kedua Penanganan surat-surat yang ditanda tangani oleh Bupati Tebo dan Wakil Bupati Tebo dan Ketiga menandatangani surat-surat yang mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.

Selain itu surat perintah ini berlaku sejak tanggal ditentukan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut.

Yang mana surat penugasan Asisten III Setda jadi Peltu Bupati Tebo tertanggal 3 Agustus 2015 dengan ditandatangan langsung oleh Bupati Tebo, H. Sukandar, S.Kom, M.Si dan dibubuhkan cap stempel Bupati Tebo.

Hal ini tentunya sangat disayangkan tugas yang diberikan Bupati Tebo kepada Asisten III sepertinya telah melangkahi kewenangan Wakil Bupati dan Sekda Tebo, serta diduga menabrak aturan undang-undang karena masih ada pejabat yang lebih tinggi dari asisten.

Wabup Tebo, saat dikonfirmasi harian ini Rabu (05/08) kemarin via ponsel mengaku tidak tau terkait (Surat Peltu Bupati Tebo-red) baik pemberitahuan secara lisan maupun tertulis, juga tidak ada dikoordinasikan 'sebut Hamdi kemarin.

"Kordinasi sama saya saja tidak ada mana saya bisa tahu, selama saya jadi wabup terkait pemerintahan sama sekali tidak pernah ada pemberitahuan,"tegasnya.

Mengenai tugas dan wewenang yang diambil alih oleh M.Hatta, itu tidak jadi masalah, sejauh roda pemerintahan Kabupaten Tebo bisa berjalan baik dan lancar, namun sebaiknya suatu keputusan itu mengacu pada peraturan undang-undang yang telah dibuat, maka ikuti saja aturan yang ada, ini merupakan saran saya, jelasnya.

Ditambahkan lagi oleh Hamdi coba lihat peraturan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, bila kepala daerah berhalangan maka melaksankan tugas Wakil Kepala Daerah, dan bila wakil kepala daerah juga berhalangan dilakukan oleh Sekda.

Hal ini juga dikutip dalam undang-undang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yaitu berkaitan dengan tugas dan wewenang kepala daerah selaku bupati, terdapat di Pasal 65 berbunyi pada Ayat (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
 
Dan lebih dijelaskan lagi pada ayat (5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Juga terdapat pada ayat (6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
 
Pada kesempatan itu juga dikatakan Hamdi, bahwa mengenai surat perintah Peltu Bupati Tebo kepada Asisten dibenarkan oleh Sekda Tebo, Noor Setya Budi.

"Pak sekda telpon saya, surat Peltu bupati tidak disaya (sekda-Red),"pungkasnya mengulas singkat percakapan Sekda denganya.

Dalam pemberitaan jambidaily.com (05/08) isu tersebut dibantah Assisten III M.Hatta, yang mengatakan, Dia bersama tiga orang staff ahli Bupati berupaya untuk meluruskan bahwa jalannya roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo tetap pada Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing, misalnya jika kepala daerah bersangkutan mengajukan izin untuk melaksanakan suatu kegiatan atau tugas luar, dengan sendirinya secara otomatis Wakilnya atau pun Sekda yang menjalankan suatu kegiatan dalam kepemerintahan daerah dengan dibantu oleh para assistenya.(jambidaily.com/ART)

KOMENTAR DISQUS :

Top