Kamis, 05 Desember 2019 |
Suaro Wargo

Dedi Saputra: Tanjab Timur, Usia Dewasa namun Belum Pandai Bicara

Kamis, 30 Mei 2019 23:51:33 wib

JAMBIDAILY SUARO WARGO - Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang dijuluki 'bumi sepucuk nipah serumpun nibung' merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung. Kabupaten yang menginjak usia dewasa ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.54 Tahun 1999 bertujuan meningkatkan keadilan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sejalan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pelaksanaan pemerintahan tersebut mangacu kepada prinsip; kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, kemandirian, ketakwaan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu guna mengimplementasikan prinsip pemerintahan tersebut.

Namun, Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada masa lalu, perkembangan saat ini dan akan datang, tantangan yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang (2025) serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan amanat pembangunan daerah yang tercantum dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan Nasional 2005-2025, maka Visi Pembangunan yang telah dirancang itu sulit akan terwujud pada tahun 2025 mendatang.

Jika kita melihat realita dan kita bercermin kondisi Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) saat ini, kita masih berkutat pada wacana dan program yang semestinya sudah kita tuntaskan dimasa lalu, pondasi pembangunan yang telah dirancang dan kerangka pembangunan yang telah disusun pada masa lalu ternyata belum mampu dilanjutkan dengan baik dan tepat para pemangku kebijakan saat ini. Para Organisasi perangkat daerah Tanjab Timur, ternyata belum mampu menangkap dengan baik apa yang telah disematkan undang-undang pembangunan daerah Melalui RPJP-D, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM-D dan RKP-D. 

Bupati hendaknya tegas dalam menyikapi isu-isu strategis yang belum mampu dijalankan para OPD, jangan sampai selaku kepala Daerah Bupati hanya mendapatkan laporan yang memuaskan dan baik dari OPD terkait, sementara kondisi dilapangan masih jauh dari harapan. 

Masih banyak persolan dasar yang menjadi persoalan besar hari ini di bumi sepucuk nipah serumpun nibung, persoalan isu lingkungan hidup misalnya, hingga kini masih belum tuntas bahkan semakin menjadi persoalan besar dimasa akan datang seperti, permukiman kumuh, ancaman abrasi bagi penduduk pesisir pantai, isu sampah, pencemaran udara, pencemaran air sungai dan isu lingkungan lainnya yang masih membutuhkan olahan tangan orang-orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan besar. 

Kemudian Persoalan perkembangan industri dan perdagangan yang stagnan alias tidak mempunyai progress nyata. Hari ini kita masih berbicara tentang bagaimana menumbuhkan industri dan pengembangannya, seharusnya hari ini kita sudah berbicara tentang isu-isu yang besar dan strategis, seharusnya hari ini dibidang industri kita berbicara tentang ekspansi produk besar-besaran diluar daerah atau bersaing dengan daerah lain atau sudah memasuki pasar Regional maupun Internasional. 

Tetapi nyatanya Perkembangan Industri Kita lamban dan tidak berjalan dengan baik, hari ini pemetaan kawasan industri pun masih amburadul alias tidak jelas. Belum lagi persoalan tata ruang wilayah yang semakin amburadul dan tidak mempunyai konsep jelas, membuat Tanjung Jabung Timur ini terkesan tidak memiliki masa depan yang mapan. Betapa tidak, hari ini kita bisa melihat sendiri di depan mata, kawasan perkotaan bercampur dengan kawasan industri, seperti kecamatan Sabak Timur yang merupakan kawasan perkotaan namun berdiri dengan gagah sebuah perusahaan. 

Yaah, kita berargumentasi demi kepentingan jangka pendek, namun kita mengorbankan kepentingan jangka panjang. Belum lagi di kecamatan Sabak Barat, kawasan ini bercampur aduk antara perkotaan dan industri, bagaimana bisa di kelurahan Parit Culum 1 dan Parit Culum 2 berdiri sebuah perusahaan yang berdekatan dengan pasar induk, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, permukiman warga dan terdapat TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Belum lagi persoalan OPD lain yang masih mengisahkan misteri dan tanda tanya besar di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung ini, kalau kita jabarkan membutuhkan ribuan lembar kertas, lalu siapa yang salah? BUPATI kah? OPD Kah? DPRD Kah? Tidak ada yang salah, yang ada adalah tidak mempunyai kemauan dan kemampuan memadai untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

BUPATI harus tegas dan ganas kepada OPD yang tidak mempunyai Kompetensi dan kemauan besar untuk pembangunan Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung, DPRD jangan hanya berpangku tangan dalam melihat persoalan ini, karena dewan mempunyai peran dan fungsi yang besar dalam melakukan pengawasan setiap kebijakan yang dikeluarkan dan dijalankan Pemerintah daerah.

Catatan akhir saya, hari ini kita hanya melihat aktivitas administrasi pemerintahan yang rutinitas saja, kita belum melihat dan merasakan kinerja dan hasil nyata dari aktivitas tersebut. Yang penting program jalan sesuai dengan arahan (Dokumentasi), yang penting anggaran terserap dengan baik dan tepat (tidak melanggar Aturan Keuangan) dan terakhir budaya "ASAL BAPAK SENANG (ABS)" jika virus itu bisa dibasmi maka visi dan misi TANJUNG JABUNG TIMUR akan mudah tercapai. (***)

 

 

Ditulis Oleh: Dedi Saputra, S.Sos

LAINNYA

KOMENTAR DISQUS :

Top