Kamis, 19 Juli 2018 |
Politik

Dewan Pertanyakan Aset Tanah Perum PNS

Selasa, 30 Juni 2015 15:01:59 wib
Logo DPRD (antaranews.com)

JAMBIDAILY SAROLANGUN - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban APBD Sarolangun tahun 2014, yang berlangsung kemarin (29/06) mempertanyakan soal aset tanah Pemkab Sarolangun dikelola oleh pihak ketiga yang dibangun menjadi Perumahan PNS.

Selain itu, pandangan umum dari sembilan Fraksi itu, antaranya PKB, Nasdem, PDIP dan PKS juga didominani penyertaan modal PDAM Tirta Sarko Batuah Sarolangun, yang tidak didukung oleh Perda dan dinilai sangat janggal dan menyalahi prosedur.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Fadhlan Arafiqi, merincikan bahwa, pelepasan hak atas tanah Pemkab Sarolangun seluas 242.870 m2 dengan nilai Rp 12,09 Milyar belum jelas pembayarannya, tanah itu, kini dibangun perumahan PNS yang juga belum jelas sertifikat yang dipegang oleh pihak ketiga.

Selain itu, kata Fadhlan, hasil dari rapat fraksinya, PKB juga mempertanyakan soal aset tetap jaringan dan istalasi dijadikan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Sarko Batuah sebesar Rp 8 Milyar tidak dapat ditelusuri, dan juga tidak didukung oleh Perda dan dinilai sangat janggal dan menyalahi prosedur.

"Aset pelepasan hak atas tanah Pemkab Sarolangun untuk dijadikan perumahan PNS belum jelas pembayarannya. Dan yang paling kami soroti dari fraksi kami penyertaan modal PDAM Tirta Sarko Batuah itu tidak dapat ditelusuri. Ini pun juga sudah menjadi temuan Badan Pengawasan Keuangan pada tahun 2014 lalu,"kata Fadhlan.

Fraksi PKB juga meminta, Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk melakukan pembenahan terhadap SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Sarolangun. Hal ini disebabkan, karena masih rendahnya serapan realisasi pendapatan daerah.

"Harus ada pembenahan dalam lingkungan SKPD agar penyerapan anggaran dalam membuat program kerja bisa di optimalkan, berguna untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Sarolangun,"ujar Fadhlan.

Sementara, Cik Marleni juru bicara dari Fraksi Hanura saat menyampaikan pandangan umum mengatakan, meminta kepada Dinas Pertanian supaya menyerahkan satu unit alat berat yang ada dinias itu, ke Pemkab Sarolangun.

Karena, keberadaannya di Dinas Pertanian tidak efektif dan efesien, dan hanya menguras dana APBD yang tiap tahun dianggarkan untuk biaya perawatannya. Sementara, hasil yang didapat tak seimbang dengan dana yang dikeluarkan.

Cik Marleni juga meminta Dispertan, mengevaluasi bantuan alat mesin pertanian seperti handtrakctor dan mesin perontok padi yang diberikan kepada petani.

"Bantuan yang diberikan harus dievaluasi sehingga petani yang menerima benar-benar membuthkan,"katanya.

Hal senada juga disampaikan Jubir Fraksi PKS, M Syafi’i yang menilai keberadaan alat berat di Dispertan kurang tepat, dan sebaiknya diserahkan ke Pemkab untuk bisa lebih dioptimalkan pemanfaatannya.

Dalam Rapat Paripuran kemarin, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, HM Syaihu didampiing dua wakil Amir Mahmud dan H Hapis Hasbiallah, SE dan dihadiri 26 anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. Rencana Pariprna akan dilanjutkan hari ini (30/6) dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi.

Menariknya rapat paripurna kemarin tak dihadiri Fraksi Demokrat. Sebelum menutup rapat Ketua DPRD juga meuji SKPD yang datang menghadiri rapat paripurna meski dalam bulan puasa tetap hadir semua.(jambidaily.com/AJI)

KOMENTAR DISQUS :

Top