Kamis, 18 Januari 2018 |
Kesehatan & Olahraga

Dewan Pertanyakan Temuan BPK-RI di Dinkes Batanghari

Selasa, 20 Oktober 2015 17:35:18 wib
Gudang Farmasi (ilustrasi)

JAMBIDAILY BATANGHARI-Ketua Komisi I DPRD Batanghari, Supriadi, ST kembali mempertanyakan soal kekurangan volume pekerjaan, temuan BPK-RI di Dinas Kesehatan (Dinkes) Batanghari tahun anggaran 2014 lalu.

“ Dari temuan BPK-RI tersebut ada lima paket kegiatan pekerjaan pada Dinkes bermasalah. BPK-RI menemukan adanya kekurangan volume pada realisasi Lima paket pekerjaan tersebut dengan total kerugian negara sebesar Rp49 juta,” kata Supriadi.

Menurut Dia, kekurangan volume pekerjaan yang terjadi pada Dinkes merupakan tindakan kecurangan. Ia meminta dengan tegas agar aparat penegak hukum masuk untuk menyelidiki perkara ini.

“ Dugaan kita pasti ada KKN, masa empat paket diberikan kepada satu orang. Pasti ada apa-apanya,” ujarnya, Selasa (20/10).

Ia sangat menyayangkan, temuan kekurangan volume pada lima paket pekerjaan Dinkes, apalagi paket pekerjaan yang kekurangan volume itu berlokasi di Lingkungan Kantor Dinkes Batanghari.

Dia menjelaskan, pada lima paket pekerjaan yang menjadi temuan BPK-RI pada Dinkes itu,  penambahan kelengkapan bangunan gudang farmasi, pemasangan konblok halaman belakang gudang farmasi, pengadaan pos jaga satpam, pengadaan kontruksi bangunan pagar dan pembuatan pagar Kantor Dinas Kesehatan.

Kepala Dinkes Batanghari, Ayub Khan membenarkan, adanya temuan BPK-RI atas Lima paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan tahun anggaran 2014. Ayub menyebutkan, temuan kekurangan volume tersebut tidak masalah. Pihaknya sudah meminta rekanan pelaksana untuk mengembalikan kerugian Negara.

Dari Lima paket pekerjaan yang ditemukan kekurangan volume, sebanyak empat paket dikerjakan CV.BI. Sementara, yang satu paket lagi dikerjakan CV.KI. CV.KI telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.7 juta. Sementara, CV.BI belum seluruhnya mengembalikan kerugian Negara.

CV.BI baru mengembalikan kerugian negara atas dua paket pekerjaan dari empat paket perkerjaan yang menjadi temuan.

Disamping itu, pihaknya akan berupaya meminta pihak rekanan untuk mengembalikan seluruh kerugian negara. Bagi rekanan yang membandel, dipastikan akan berurusan dengan kejaksaan.

Ia juga membantah, bahwa pihaknya tidak melakukan aksi KKN terhadap Lima Paket pekerjaan yang menjadi temuan BPK-RI. Padahal, sangat jelas kalau Empat dari Lima paket pekerjaan diberikan kepada CV.BI. Lima paket ini merupakan paket penunjukkan langsung yang otoritasnya berada di tangan kepala dinas.(jabidaily.com/RED)

KOMENTAR DISQUS :

Top