Kamis, 21 Juni 2018 |
Pendidikan & Teknologi

di Kabupaten Tanjabbar Kekurangan Sekitar 800 Guru, Begini Kata Bupati Safrial

Selasa, 22 Agustus 2017 11:27:01 wib
Photo: rakyatjambi.co

JAMBIDAILY PENDIDIKAN-Banyaknya Institusi Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan SMP tidak dibarengi dengan tenaga pendidik. Setidaknya untuk tahun ajaran 2016/2017, Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kekurangan sekitar 800 orang guru. Untuk kekurangan guru terbanyak yakni di jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Martunis. M. Yusuf ketika di konfirmasi mengakui bahwa
 
”Data pastinya saya tidak tahu nanti boleh ditanyakan ke Kabid nya, yang jelas kita masih banyak kekurangan Guru” ungkap Martunis.

Ia juga mengakui, untuk memenuhi kebutuhan Guru, saat ini pihaknya masih dibantu oleh Guru honorer.

“Selain Guru PNS kita juga dibantu oleh Guru Honor,” katanya.

Berdasarkan Rekap Data Guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun Ajaran 2016/2017, kekurangan Guru mencapai 894,40 dengan rincian Guru SD 771,33 sedangkan Guru SMP 123,07.

Sementara jumlah Guru yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan rekap data ijazah terakhir TP 2016/2017 Semester 2 sebanyak 3046 orang dengan rincian Guru SD berstatus PNS 1414 orang dan non PNS 862 orang sedangkan Guru SMP PNS sebanyak 436 dan non PNS 334 orang.

Terpisah, Bupati Tanjung Jabung Barat, DR. Ir. H. Safrial, MS mengatakan, dirinya telah memerintahkan Kepala BKSDM Tanjab Barat, Drs. Encep Jarkasih supaya berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk membicarakan terkait persoalan kekurangan guru PNS ini.

”Untuk menanyakan apakah bisa kami (Pemkab Tanjab Barat) membuka formasi guru, karena kita kekurangan guru. Dan ini belum ada jawaban, saya sudah perintahkan (Kepala BKSDM),”kata Bupati Safrial.

Dijelaskan, pihaknya juga akan membawa data jumlah guru PNS yang pensiun ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia agar bisa menjadi bahan pertimbangan.

"Sedangkan kalau pensiun aja kita isi, itu juga belum tentu cukup. Karna masih banyak SD-SD kita itu kebanyakan guru honor. Itu makanya saya sudah perintahkan (Kepala BKSDM) coba koordinasi dengan Kemenpan, apakah kita diperbolehkan untuk membuka formasi terhadap ASN yang sudah pensiun,” jelasnya.

 

Sumber: rakyatjambi.co
Editor: Hendry Noesae

KOMENTAR DISQUS :

Top