Sabtu, 21 April 2018 |
Politik

Dilapori Warga, Kades Lopak Aur Diberhentikan

Jumat, 23 Oktober 2015 19:54:33 wib
Ilustrasi Pilkades

JAMBIDAILY BATANGHARI-Kepala Desa (Kades) Lopak Aur, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, Ahmad Hendri, akhirnya resmi diberhentikan dari jabatannya.

Pemberhentian ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Batanghari Nomor: 518 Tahun 2015, Tentang pemberhentian Kepala Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung itu, berlaku sejak tanggal ditetapkan di Muarabulian tertanggal 15 Oktober 2015.

“Iya, SK pemberhentian kepala desa Lopak Aur, Ahmad Hendri sudah ditanda tangani pak Bupati pada tanggal 15 Oktober 2015 kemarin. Keputusan Bupati itu nomor: 518 tahun 2015 tentang pemberhentian kepala desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung,”papar Kabag Hukum Setda Batanghari, Mula P Rambe, saat dikonfirmasi, kemarin, di ruang kerjanya, membenarkan SK Pemberhentian Kades Lopak Aur tersebut.

Bahkan SK tersebut, sudah diserahkan kepada Camat Pemayung untuk disampaikan kepada yang bersangkutan beberapa.

“Beberapa hari lalu, SK ini sudah kita sampaikan ke Camat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan,”tegas Rambe.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa Lopak Aur itu, kata Rambe, saat ini jabatan kepala desa Lopak Aur, dirangkap Sekretaris desa Lopak Aur, dengan jabatan Plh.

"Dan dalam waktu dekat ini akan ditunjuk segera Pjs Kepala Desa berstatus Pegawai negeri sipil (PNS), atas usulan Camat kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Batanghari,”terang Rambe.

Dari informasi yang berhasil dirangkum, diketahui sebelumnya, Ahmad Hendri, masyarakat desa Lopak Aur mengadukan yang bersangkutan dinilai sering melakukan kesalahan. Sehingga masyarakat menilai yang bersangkutan tidak layak lagi menjabat sebagai kades.

Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Pemkab Batanghari memberhentikanya dari jabatan Kades Lopak Aur.

Dan dalam SK pemberhentianya, berbunyi, bahwa saudara Ahmad Hendri, telah melanggar aturan yang diatur sebagai larangan kepala desa, dalam pasal 7 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari, nomor 7 tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa.(jambidaily.com/RED)

KOMENTAR DISQUS :

Top