Selasa, 18 Juni 2019 |
Ekonomi

DPRD Tidak Tahu Soal Hibah JMS, Pemkab Tanjabtim Berpotensi Melanggar Undang-Undang

Minggu, 17 Februari 2019 19:36:10 wib

JAMBIDAILY TANJABTIM - Persoalan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), menghibahkan jalan dan Jembatan Muara Sabak kepada Pemerintah Provinsi Jambi (Pemprov Jambi) berdasarkan surat yang dilayangkan tertanggal 22 Oktober 2018 lalu berpotensi melanggar Undang-undang.

Pasalnya, berdasarkan ketentuan dalam hal hibah, Gubernur/Bupati/Walikota seharusnya terlebih dahulu memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan cara mengajukan permohonan persetujuan hibah.

Dalam hal ini, Pemkab Tanjabtim melayangkan surat Hibah kepada Pemprov Jambi tanpa ada persetujuan terlebih dahulu kepada DPRD. Hal itupun diakui Wakil Ketua II DPRD Tanjabtim, Abdul Gafur yang mengatakan sampai saat ini eksekutif belum ada memberitahu Legislatif bahwa adanya penyerahan aset jembatan muara sabak kepada Pemprov Jambi.

Selagi belum adanya persetujuan dari DPRD lanjutnya, hibah aset tersebut cacat hukum dan berpotensi telah melanggar Undang-undang yang ada.

"Penyerahan aset jembatan tesebut juga tidak ada persetujuan dari DPRD dan selama belum ada persetujuan DPRD maka, saya anggap itu pelanggaran perundang-undangan dan sangsinya adalah pidana," tegasnya.

Hal sama dikatakan Wakil Ketua I DRPRD Tanjabtim, Markhaban yang juga tidak tahu jika Pemkab Tanjabtim telah melayangkan surat hibah pada 22 Oktober 2018 lalu. Ia mengatakan seharusnya Pemkab terlebih dahulu meminta persetujuan DPRD.

"Perlu lah persetujuan Dewan, apalagi inikan menyangkut aset yang angkanya cukup besar, tapi kemarin kami tanya belum lho tertanggal berapa itu suratnya," tanya Markhaban kepada jambidaily.com melalui pesan Whatsap.

Sebelumnya, Pemkab Tanjabtim telah menyurati Pemprov Jambi terkait pelimpahan aset Jembatan Muara Sabak (JMS) yang merupakan ikon Kabupaten Tanjabtim tersebut. Penyerahan aset JMS itu, berdasarkan permintaan langsung dari Pemkab Tanjabtim kepada Pemprov Jambi.

Hal itu dibenarkan, Peltu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjabtim, Risdiansyah mengatakan pertimbangan Pemkab Tanjabtim wacana menyerahkan Jembatan Muara Sabak karena, status jalan dua sisi didekat Jembatan sudah menjadi kewenangan Pemprov Jambi.

"Memang sebaiknya kalau jalan itu provinsi maka sebaiknya jembatan muara sabak kita serahkan juga ke provinsi jadi satu paket. Tapi ini masih dalam proses,"kata Risdiansyah.

Keinginan Pemkab Tanjabtim untuk menghibahkan Aset Jembatan Muara Sabak ini, juga di amini oleh Kepala Bidang Administrasi dan Pengolahan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjabtim, Hartono menjelaskan Pemkab Tanjabtim melalui Bupati Romi Hariyanto juga telah menyurati Gubernur Jambi.

"Surat tersebut telah diajukan sejak tiga bulan lalu, tepatnya 22 Oktober 2018 lalu," jelas Hartono.

Saat ini Pemkab Tanjabtim, masih menunggu kejelasan dari Pemprov Jambi terkait penyerahan aset Jembatan muara Sabak tersebut.


Penulis : Hendri Rosta
Editor : Hendry Noesae

 

Berita Terkait:

KOMENTAR DISQUS :

Top