Jumat, 24 Mei 2019 |
Politik

Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Panggil Dinas PUPR Tanjabtim

Minggu, 21 April 2019 21:25:28 wib

JAMBIDAILY TANJABTIM - Setelah melakukan pemanggilan terhadap Caleg PAN Zilawati, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) memanggil Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjabtim.

Pemanggilan tersebut menindak lanjuti terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Caleg PAN Zilawati beberapa waktu lalu di Ekajaya, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang.

Ketua Bawaslu Tanjabtim, Samsedi dikonfirmasi mengatakan, setelah meminta keterangan dan klarifikasi terhadap Caleg PAN Zilawati, Bawaslu melakukan pemanggilan Dinas PUPR Tanjabtim untuk dimintai keterangan.

"Kalau Caleg yang bersangkutan telah kita minta klarifikasi, dan kemarin juga Dinas PUPR sudah kita panggil hanya saja yang datang bukan Kadisnya tapi Kabid Jakons,"kata Samsedi kepada jambidaily.com (Sabtu, 19/4/2019).

Setelah ini lanjut Samsedi, pihaknya masih akan memanggil Dinas PUPR Tanjabtim untuk meminta keterangan langsung sama Kadis PUPR Risdiansyah.

"Kita akan coba kembali memanggil Kadis Risdiansyah untuk kita mintai keterangan, kemarin kita surati yang datang Kabid Jakons Indro, makanya kita akan lakukan pemangilan lagi,"terang Samsedi.

Sementara, disinggung hasil yang didapat dari pemanggilan klarifikasi yang dilakukan Bawaslu baik itu terhadap Caleg maupun Dinas terkait, Dirinya masih belum mau menjelaskan.

"Untuk hasilnya saya juga belum dapat keterangan dari anggota karena waktu pemanggilan Dinas PUPR saya masih dilapangan mengawal pencoblosan suara,"tukasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten melakukan pemanggilan terhadap Caleg PAN Zilawati wilayah Dapil 1 pada Rabu (10/4/2019). Pemanggilan tersebut, untuk mengklarifikasi terkait adanya dugaan pelanggaran undang-undang tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh oknum caleg tersebut di Ekajaya, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Tanjabtim, Samsedi menerangkan bahwa menindak lanjuti informasi dari media masssa dan kemudian dari hasil pengembangan serta investigasi dilapangan, Caleg PAN Zilawati diduga ada melakukan pelanggaran Undang-undang tindak pidana pemilu.

"Berdasarkan investigasi Panwascam dilapangan dan dilimpahkan ke Bawaslu, dari kasus ini ada indikasi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan saudari Zilawati,"kata Samsedi kepada awak media saat dikonfirmasi diruang kerjanya pada Rabu (10/4/2019).

"Pertama pasal 280 poin H itu dugaan nya menggunakan fasilitas negara, Kedua, pasal 280 poin J menjanjikan atau memberikan dalam bentuk lainya dan ketiga pasal 284 poin D tidak boleh mengarahkan, menjanjikan, memberikan dan lain sebagainya kepada pemilih untuk memilih partai tertentu dengan tujuan mempengaruhi,"Sambungnya.

Lanjut Samsedi, dari dua pasal dan tiga poin yang diduga dilanggar oleh Zilawati selain terancam pidana, pasal tersebut juga dapat mengancam namanya untuk dicoret dari caleg maupun legislatif.

"Misal kalau memang mereka mengaku kalau itu bukan duit saya (caleg) itu duit PU maka, secara otomatis gugur lah pasal 280 poin j karena tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tapi tidak menggugurkan poin lainya,"ungkap Samsedi.

"Dan ketika misalnya kalau ending akhirnya ternyata (caleg itu-red) melanggar pasal sekian ayat sekian, walaupun dia sudah menang dan sudah dilantik bisa dicoret itu. Berat, pokoknya,"tegasnya.

Namun begitu ia menjelaskan bahwa, pihaknya saat ini masih dalam tahap pemanggilan kepada caleg yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi, meski pun menurutnya Bawaslu sudah full data.

"Untuk tahap saat ini kita masih dalam tahap klarifikasi kepada caleg yang bersangkutan. Kalau data dari intern bawaslu sudah full data tapi, untuk membuktikan benar tidaknya kita tetap akan lakukan klarifikasi dulu,"sebutnya.

Setelah tahapan klarifikasi sudah dilakukan kata Samsedi dan ada memenuhi unsur, pihak Bawaslu akan segera melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu gakkumdu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kalau seandainya kasus ini sudah memenuhi unsur kami akan lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu Gakumdu,"tukasnya.


Penulis: Hendri Rosta
Editor: Hendry Noesae

 

 

 

 

Berita Terkait:

KOMENTAR DISQUS :

Top