Minggu, 17 Desember 2017 |
Hukum

Duit Suap Diduga agar Anggota DPRD Jambi Hadir Rapat Pengesahan R-APBD 2018

Rabu, 29 November 2017 19:51:51 wib
Petugas KPK menunjukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 4,7 miliar yang disita saat operasi tangkap tangan di Jambi. Uang ditunjukkan saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/11/2017).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

JAMBIDAILY HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang suap kepada anggota DPRD Jambi diberikan agar anggota DPRD bersedia menghadiri pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Jambi tahun 2018.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/11/2017).

"Sebelumnya, diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan R-APBD, karena tidak jaminan dari pihak Pemprov Jambi," ujar Basaria.

Menurut Basaria, jaminan yang dimaksud adalah uang suap, atau yang sering disebut sebagai "uang ketok".

Dalam kasus ini, suap diduga diberikan oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin.

Kemudian, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan.

Uang untuk menyuap anggota DPRD tersebut diduga berasal dari pihak swasta yang sudah biasa menjadi rekanan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.

Selain ketiga orang tersebut, KPK juga menetapkan anggota DPRD Jambi, Supriono sebagai tersangka. Supriono ditangkap saat menerima Rp 400 juta dari Saipudin.

Dalam operasi tangkap tangan, petugas KPK baru berhasil menyita uang suap sebesar Rp 4,7 miliar.

Sisa pemberian dari nilai total Rp 6 miliar, diduga telah diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Jambi.

 

 

(Kompas.com)

KOMENTAR DISQUS :

Top