Kamis, 27 Juni 2019 |
Hukum

Gubernur Jambi Terbitkan SK Timdu Pencegahan dan Pemberantasan Tambang Tanpa Izin

Senin, 20 Mei 2019 14:01:51 wib
Ilustrasi: Tambang emas ilegal kembali memakan korban | Salni Setiadi /Beritagar.id

JAMBIDAILY HUKUM - Gubernur Jambi, H Fachrori Umar telah menetapkan dan menerbitkan surat keputusan (SK), ditandatangani tanggal 30 April 2019, Nomor: 561/KEP.GUB/ESDM-4.2/2019) tentang Pembentukan Tim Terpadu (Timdu)/Satuan Tugas penecegahan, pemberantasan dan rehabilitasi lahan pada kegiatan pertambangan tanpa izin di provinsi Jambi.

Dalam SK yang diterima dari sumber jambidaily.com, termaktub ini: Menimbang; a) bahwa kegiatan illegal drilling dan mining telah menimbulkan dampak yang merugikan negara dan perlu segera diambil langkah-langkah secara strategis, terpadu dan terkoordinasi dengan mengikutsertakan sektor masyarakat; b) bahwa menindaklanjuti surat menteri kooordinator bidang politk, hukum, dan keamanan republik Indonesia Nomor: B.140/Menko/Polhukan/Se-V/KM.04/9/2016 dipandang perlu untuk membentuk tim.

Kutipan SK juga menegaskan, untuk melakukan penyelidikan kepada para pelaku penambangan, pengangkutan, penampungan pengolahan dan penjualan dari hasil kegiatan pertambangan tanpa izin. Melakukan pemusnahan sarana penunjang kegiatan pertambangan tanpa izin dan melakukan upaya pencegahan terjadinya kembali kegiatan pertambangan tanpa izin dengan melakukan pengawasan di sekitar lokasi yang berpotensi terkadinya kembali kegiatan pertambangan tanpa izin.

Zulfahmi, Timdu dan juga Kabid Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Jambi, membenarkan tentang terbitnya SK tersebut.

"Sudah," Jawab Zulfahmi, singkat kepada jambidaily.com (Senin, 20/05/2019) melalui pesan WhatsApp.

Dijelaskan juga, bahwa Tim rehabilitasi melakukan inventarisasi lahan-lahan kritis akibat kegiatan pertambangan tanpa izin; menyusun rencana dan pemulihan lingkungan kembali agar dapat berfungsi secara optimal.

Selain itu, isi SK yang ditembuskan kepada Kementerian terkait, Aparat Penegak Hukum dan para OPD tersebut, menerangkan Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan pelasanaan tugas kepada gubernur Jambi

 


(Hendry/Tim Redaksi)

 

 

 

 

Berita Terkait:

 

KOMENTAR DISQUS :

Top