Minggu, 21 Oktober 2018 |
Ekonomi

Inilah Capaian PAD dan KUPA PPAS APBD-P 2015 Pemkab Batanghari

Rabu, 12 Agustus 2015 04:20:15 wib
ilustrasi anggaran (yahoo.com)

JAMBIDAILY BATANGHARI-Hingga pertengahan tahun capaian realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Batanghari baru mencapai 49,48 persen dari taget PAD sebesar Rp 982. 661 milyar lebih.

"Total realisasi seseluruhan PAD hingga pertengahan tahun baru mencapai 49,48 persen,"papar Kabid Pendaptan Daerah, Kabupaten Batanghari, Saiful SE, kepada awak media, Selasa (11/08) diruang kerjanya.

Dijelaskannya, capaian itu didukung dari sektor yang paling besar yakni dari hasil retrebusi daerah, seperti Dari Dinas Kesehatan melalui retribusi pelayanan kesehatan dimana realisasinya mencapai Rp 11,8 milyar dan diikuti oleh beberapa SKPD lainnya seperti Dinas PU, BLHD, ESDM, Dishub, Perkebunan, Kehutanan, Disnak, Aset, RSUD, Perkotaan, Pertanian, Perindagkop Disbupora dan lainnya.

"Dari sejumlah SKPD yang merealisasi PAD ada tiga SKPD yang realisasinya paling besar diantaranya RSUD dari taget PAD sebesar Rp 19 milyar yang terealisasi Rp13, 1 milyar, kemudian dinas kesehatan dari target 7,8 milyar realisasai 4,6 milyar. Dan dinas Perkotaan dari target 2,1 milyar realisaasi 1,5 milyar,"jelas Saiful.

Hingga saat ini Dinas Pendapatan Daerah sendiri terus melakukan sosialisasi kepada setiap SKPD pengelola PAD dengan melakukan evaluasi kepada SKPD.

"Setiap tiga bulan sekali kita melakukan evaluasi kepada SKPDerkait pengelolaan PAD." sebutnya.

Sementara itu, setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan akhirnya Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemkab Batanghari dan DPRD Batanghari dalam   Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari, Selasa (11/08) yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, M Mahdan S.Kom, yang dihadiri seluruh

Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati, Sekda serta Eksekutif Kabupaten Batanghari dan instansi Vertikal.

Penandatanganan KUPA-PPASperubahan APBD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 pasal 155 ayat (4) dan ayat (5) harus melalui sebuah pembahasan antara eksekutif dan legislative untuk dijadikan sebuah kesepakatan.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD KUPA mengacu pada RKPD-P. RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan daerah.

Dalam UU itu setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Struktur anggaran dalam Perubahan APBD Kabupaten Batanghari Tahun 2015 ini diantaranya,

Pendapatan Daerah diproyeksikan semula sebesar Rp. 982.661.296.675,00. Setelah perubahan menjadi Rp 979.345.163.395.00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 3.316.134.280.00 atau 0,34 persen,” kata M Zaki anggota Badan Anggaran DPRD Batanghari dalam laporannya kemarin.

Bupati Batanghari, Sinwan, SH, menjelaskan bahwa pembahasan dan penetapan KUPA-PPAS merupakan salah satu kewajiban daerah dalam melaksanakan mandat konstitusional dalam konteks mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang lebih baik. Keseriusan, kerja keras, sumbangan pemikiran selama dalam proses pembahasan KUPA-PPAS akan bermanfaat dan merupakan bukti kepedulian serta tanggungjawab kita bersama.

Dengan ditanda tanganinya nota kesepakatan ini, dalam waktu dekat akan segera dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Insya Allah, beberapa hari kedepan dokumen rangangan perubahan APBD 2014 akan kami sampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati,” pungkas Sinwan SH.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Badan Anggaran serta segenap anggota DPRD kabupaten Batanghari atas kerjasmanya yang baik dan saran konstruktif dalam pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2015,sehingga dapat ditetapkan sesuai peaturan perundang-undangan,” tandasnya.(jambidaily.com/RED)

KOMENTAR DISQUS :

Top