Kamis, 18 Januari 2018 |
Ekonomi

Inilah Kondisi Anggaran APBD-P 2015 Provinsi Jambi

Sabtu, 08 Agustus 2015 09:13:35 wib
ilustrasi anggaran

JAMBIDAILY EKONOMI-Penjabat Gubernur Jambi Dr I H Irman M.Si menyampaikan Anggaran Perubahan APBD-P Provinsi Jambi.

Hal ini disampaikannya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015, yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jum’at (07/08) sore.

Adapun poin-poin perubahan pada APBD-P 2015 seperti, sisi pendapatan, belanja dan beberapa pos anggaran yang mengalami perubahan, sebagaimana siaran pers Humas Provinsi Jambi yang diterima jambidaily.com, Jumat malam (07/08)

1.Pendapatan Daerah

Secara total, target Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp33,605 miliar atau menurun 1,02 persen dari target sebesar Rp3,293 triliun pada APBD Induk Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp3,260 triliun pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Jumah penurunan pendapatan sebesar Rp221,818 miliar terdiri dari Komponen Dana Perimbangan yang bersumber Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp205,001 miliar dari target sebelumnhya sebesar Rp665,442 miliar menjadi Rp460,441 miliar, serta penurunan pada komponen PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dpisahkan sebesar Rp16,817 miliar dari target sebelumnya sebesar Rp50,020 miliar menjadi Rp33,203 miliar.

Sedangkan untuk sumber pendapatan lainnya meningkat, dari target yang ditetapkan sejumlah Rp188,212 miliar, sehingga secara keseluruhan, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalami defisit sejumlah Rp33,605 miliar.

2.Belanja Daerah

Secara total, angaaran Belanja Daerah meningkat sebesar Rp221,010 miliar atau setara dengan 6,29 persen dari alokasi belanja pada APBD Induk Tahun Anggaran 2015, dimana Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp3,513 triliun, meningkat menjadi Rp3,734 triliun pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, dengan rincian Belanja Tidak Langsung meningkat sebesar Rp131,945 miliar dari anggaran sebelumnya sejumlah Rp1,772 triliun menjadi Rp1,903 triliun atau setara dengan 7,45 persen.

Peningkatan terbesar atas belanja tidak langsung tersebut, terdapat pada Belanja Hibah, yang peruntukannya dialokasikan untuk anggaran hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Pada Belanja bagi Hasil  kepada Kabupaten/Kota meninkat sejumlah Rp10,271 miliar, peningkatan ini dikarenakan adanya rencana penambahan pendapatan dari pajak rokok.

Untuk Belanja Langsung meningkat dari Rp1,742 triliun menjadi Rp1,831 triliun atau meningkat sebesar 5,11 persen atau sejumlah Rp89,065 miliar, dengan alokasi terbesar dianggarkan untuk belanja Bidang Kesehatan yang mencapai Rp56,056 miliar atau setara dengan 62,56 persen.

Dari total belanja Langsung pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 tersebut, proporsi alokasi untuk Belanja Urusan Wajib mencapai Rp1,687 triliun atau setara dengan 92,14 persen, dan untuk Belanja Urusan Pilihan sebesar Rp143,921 miliar atau setara dengan 7,86 persen. Alokasi terbesar dari urusan wajib tersebut, dianggarkan untuk belanja Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp760,872 miliar, atau setara dengan 41,56 persen.

Untuk belanja Bidang Kesehatan sebesar Rp283,986 miliar atau setara dengan 15,51 persen, dan untuk belanja fungsi Pendidikan sebesar Rp304,389 miliar atau setara dengan 8,17 persen. Namun demikian, sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015 dinyatakan bahwa Belanja Operasional Sekolah (BOS) merupakan bagian dari belanja fungsi Pendidikan, untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, alokasi dana BOS sejumlah Rp450,019 miliar. Dengan demikian, total anggaran belanja fungsi Pendidikan berjumlah Rp754,408 miliar atau setara dengan 20,25 persen.

3.Pembiayaan

Pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 dengan mengacu pada hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2014, diperoleh SiLPA sejumlah Rp474,526 miliar dan telah dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp219,910 miliar, sehingga SiLPA yang tersedia pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp254,616 miliar, yang digunakan untuk menutup defisit pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir.H.Cornelis Buston tersebut, 34 orang anggota DPRD Provinsi Jambi hadir, dan 21 orang tidak hadir

Sekda Provinsi Jambi, H.Ridham Priskap, SH,MH,MM, perwakilan Kapolda Jambi, perwakilan Danrem 042/Garuda Putih, para kepala SKPD atau yang mewakili dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, turut hadir dalam rapat paripurna tersebut.(jambidaily.com/HMS/MUS)

KOMENTAR DISQUS :

Top