Rabu, 22 Januari 2020 |
Nasional

Jambi Miliki 2 juta Hektar Hutan Butuh Pelestarian

Jumat, 14 Oktober 2016 06:37:56 wib
Hutan Kita (google.co.id)

JAMBIDAILY NASIONAL-Dari luasan wilayah daratan Provinsi Jambi secara keseluruhan, 40 persen merupakan kawasan hutan yang membutuhkan pelestarian dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat sekitar.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan no.sk 863/menhut/II/2014, luas kawasan hutan di Provinsi Jambi mencapai 2.098.535 hektar.

Baca Juga : Warsi dan SAD Laporkan Intimidasi Perusahaan ke Gubernur

"Dari total luas kawasan tersebut hampir separuhnya merupakan kawasan hutan produksi yaitu 973.920,26 hektar, diikuti hutan konservasi seluas 691,566,73 hektar, hutan produksi terbatas seluas 263.358,65 hektar, hutan lindung seluas 182.302, 61 hektar serta hutan yang mendapat dikonversi seluas 1.416, 17 hektar,"papar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Ridham Priskap, SH, MH, MM, Kamis 13 Oktober 2016, saat membuka  Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), koridor Hutan Riau, Jambi, Sumatera Barat (Rimba) bertempat di Rumah Kito Resort Hotel Kota Jambi.

Untuk itu, masyarakat yang berada di Provinsi Jambi melestarikan hutan dengan memanfaatkan hutan sebagai pelindung dan sebagai sumber ekonomi masyarakat dengan tidak merusak hutan.

Banyak yang terkandung didalamnya seperti buah kepayang bisa dikelola menjadi minyak non kolesterol, rotan, kopi, jernang, karet, gaharu, damar.

"Banyak juga bisa menjadi potensi wisata alam berupa goa, danau serta arung jeram.  Bisa dimanfaatkan dengan tidak merusak,"tegas Sekda.
 
Dijelaskan Sekda, kesatuan pengelolaan hutan di Provinsi Jambi sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, saat ini tercatat ada 17 kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dengan rincian 16 berupa kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan 1 merupakan kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL).

"Dari 17 KPH tersebut 6 KPHP telah difasilitasi oleh BPHP dalam bentuk bantuan sarana prasarana dan bantuan fasilitas kegiatan, selain itu 10 KPHP belum difasilitasi, karena kelembagaannya belum dibentuk oleh pemerintah daerah."

Dalam perkembangannya, keberadaan KPHP sudah terbentuk kelembagaannya, sudah menunjukkan progres yang cukup menggembirakan khususnya dalam pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK), berupa madu dan minyak kepahyang.

"Potensi ekonomi yang telah dikembangkan dalam wilayah KPHP yang telah beroperasi mencapai angka 1,125 Milyar pertahun, dengan penerima manfaat lebih dari 200 ribu jiwa," kata Sekda.

Sementara itu, Dirjen (PHPL) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang diwakili Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Ir. Drasos Polmo Muktar. M.Sc menyampaikan, maksud tata kelola koridor rimba, tingkat pengambilan keputusan dalam struktur dalam sistim yang jelas terhadap koordinasi lintas sektor, level pengambilan keputusan dan komunikasi lintas pengguna lahan dalam penataan dan pemanfaatan sumber daya alam (lahan, air, hutan dan mineral) di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Barat. Sehingga masyarakat dapat merasakan inkam dari hasil hutan dengan baik dan terwujud.

Turut hadir dalam rakornis penguatan kesatuan pengelolaan hutan dirjen (KPHP) pusat ini para kepala SKPD terkait Provinsi Jambi, Riau dan Sumatera Barat, Kepala BPHP wilayah IV jambi Ir. Khari Wendra, CEO yayasan WWF Indonesia Benja Mambai serta para undangan lainya.(*)

Penulis   : Sapra Wintani
Editor    :  Hery FR

KOMENTAR DISQUS :

Top