Selasa, 13 November 2018 |
Jurnal Publik

JANJI YANG BELUM TERPENUHI, DUA TAHUN JOKOWI-JK

Kamis, 20 Oktober 2016 08:36:51 wib

Oleh : Hadye Yatullah (*)

JAMBIDAILY OPINI-DUA TAHUN Kepemerintahan Jokowi-JK, namun apa yang dirasakan rakyat belum ada perubahan signifikan.

Dengan menggaungkan Jargon Nawacita sejak 20 Oktober 2014 lalu, sebagai jalan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam budaya, atau dengan kata lain TRISAKTI, masih terlihat sebagai jargon belaka.

Kenapa saya berpandangan seperti itu???, karena setiap kebijakan yang diambil sangat jauh dari cita-cita trisakti sebenarnya, politik kita masih di pengaruhi bahkan terkesan di arahkan oleh kepentingan asing, belum lagi ekonomi kita masih "menghamba" pada kekuatan ekonomi dunia seperti Word Bank, IMF dan pertumbuhan budaya mulai tergerus oleh globalisasi.

Salah satu contoh, pada sektor agraria, sepertinya negara semakin lemah.  Jutaan hektar tanah di kuasai asing yang menimbulkan konflik antara warga dan perusahaan, kriminalisasi terhadap  petani terjadi di mana-mana, seperti drama yang tak ada hentinya.

Padahal dalam point lima Nawacita, secara tegas berbicara tentang keadilan agraria.  Boro-boro berbicara keadilan yang ada, karena regulasi yang ada, terpaksa aparat bersenjata harus melindungi perusahaan penggusur tanah rakyat.

Parahnya, Pemerintahan yang dijalankan keduanya juga semakin tunduk dan patuh terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional, tak berdaya terhadap modal swasta, terutama asing.

Hal itu terbukti, ketidakberdayaan Pemerintah dalam menghadapi PT. Freeport Indonesia yang nyata-nyata tidak patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Minerba.

Di dalam pasal 103 ayat 1 UU Minerba sangat jelas disebutkan bahwa operasi produksi perusahaan tambang wajib melakukan pengolahan dan pemurniaan (smelter) didalam negeri.

Selanjutnya, sebagaimana termuat di dalam pasal 170 menyebutkan bahwa batas waktu pembangunan smelter adalah 5 (lima) tahun sejak UU tersebut diundangkan. Dengan kata lain, smelter sudah seharusnya dibangun pada tahun 2014. Tetapi hingga saat ini, Freeport masih belum melakukan amanat perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Pemerintah sendiri awal bulan ini, melalui Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan telah melakukan finalisasi terhadap revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam PP tersebut (PP 1/2014) dinyatakan bahwa relaksasi ekspor konsentrat atau bahan tambang mentah dibatasi sampai 11 Januari 2017.

Revisi PP tersebut memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat antara 3 sampai 5 tahun sejak PP baru diundangkan. Artinya Freeport dapat melakukan eksport konsentrat hingga 2021. Padahal, pada tahun 2021 adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Belum lagi terdengar, kasus pelanggaran HAM yang bikin merinding, ketika mendengar pada saat debat kandidat, jokowi dengan lantang akan segera menyelesaikannya, rupanya hanya alat untuk memikat para aktivis penggiat HAM satu barisan, sampai hari ini, kasus-kasus HAM seperti Kasus Munir, 27 juli, semanggi, Trisakti, Tanjung Periok, Papua dan banyak lagi kasus Pelanggaran HAM yang satupun tidak ada yang selesai yang terkadang terkesan di biarkan, dan soal janji ini, lagi-lagi di janjikan atau tepatnya bahasa sekarang di PHPin oleh Jokowi.

Pemerintahan Jokowi-JK juga telah mengkhianati janji yang akan menyelesaikan Kasus Korupsi besar, seperti BLBI dan Century malah mangkrak lagi di meja KPK, dan sibuk ikut OTT pungli biar dilihat serius.

Pendidikan dan kesehatan semakin di komersialisasikan, tidak ada ubahnya dengan pemerintah sebelumnya, pendidikan tetap mahal, kesehatan tetap mahal, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kartu-kartu sakti, namun itu hanya berlaku jika di lihat media, tapi sebenarnya semua itu, rakyat masih saja sulit untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan seperti apa yang mereka pamerkan.

Parahya lagi, yang awalnya rakyat berharap banyak pada partai oposisi sebagai pengawal yang kritis terhadap program pemerintah, boro-boro mau kritis malah mereka rame-rame menundukan kepala pada kekuasaan dan berganti baju menjadi koalisi, sangat luar biasa piawainya seorang Jokowi menghentikan laju oposisi.

Jadi apa yang di janjikan Jokowi-JK selama 2 tahun ini, itu semua omong kosong, Trisakti tergadaikan, Ideologi bangsa Pancasila sepertinya hanya isapan jempol bagi bangsa ini, yang tidak akan menjadi pedoman bagi pemerintahan Neoliberal di bawah kepemimpinan Jokowi-JK

Tapi semua belum terlambat.  Harapan itu masih ada, jika memang pemerintah ingin benar-benar merubah, yaitu kembalilah pada PANCASILA dan jalankan yang sebenarnya TRISAKTI, jika tidak, maka tidak ada perubahan sama sekali di bangsa ini, kita hanya menggantikan sopir sebuah mobil namun tak mengubah tujuannya.(*)

Penulis adalah: Ketua Umum DPP di Komite Pemuda Maritim Indonesia dan Tokoh Muda Muratara Sumatera Selatan

 

 

 

KOMENTAR DISQUS :

Top