Sabtu, 24 Februari 2018 |
Politik

Jelang Pileg, PNS Dilarang Berfoto Selfie dengan Caleg

Rabu, 10 Januari 2018 18:13:59 wib
ilustrasi/pixabay.com

JAMBIDAILY MUARASABAK - Pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2019 mendatang, Ketua Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Samsedi,S. Sos, mengingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung, untuk berhati dalam keberpihakan terhadap Caleg pada pemilu nanti. 

"Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," pungkasnya. 

Dijelaskan Samsedi, bahwa demi terciptanya pemilu yang adil, jujur dan bertanggung jawab bahwa netralitas PNS sangat dianjurkan. Terkait ASN pedoman UU nomor 10 tahun 2016, UU nomor 5 tahun 2014,PP nomor 53 tahun 2010, SE Menpan 71 2017,SE KASN nomor 2900 2017 dan MoU Bawaslu, Menpan, Mendagri, KASN dan BKN 2015. "Mengutip Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 2016, pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, dan Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya," terangnya. 

Berdasarkan surat edaran Menpan nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mendatang harus dipatuhi oleh PNS khususnya di Kabupaten Tanjabtim. "PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah," kata Edi sapaan akrabnya. 

"Banyak contoh larangan bagi ASN tidak terlibat politik diantaranya PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan," ungkapnya. 

Samsedi mengatakan, dalam surat edaran tersebut, beragam sanksi yang mengancam ASN termasuk PNS jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). "Yang jelas untuk Pileg nanti ASN harus menjaga netralitas terhadap semua partai, caleg, maupun hal sebagainya yang berkaitan dengan pemilihan umum tahin 2019," harapnya. (Hen)

KOMENTAR DISQUS :

Top