Minggu, 21 April 2019 |
Politik

Jurnalis Perempuan Jambi Diskusi Fenomena Kuota Tanpa Kader

Sabtu, 23 Maret 2019 12:50:36 wib

JAMBIDAILY PENDIDIKAN - Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) di Jambi melakukan diskusi mengenai politik instan perempuan dalam pencalonan legislatif 2014-2019. Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kamis (21/3/2019) siang, bertempat di Kampus STISIP Nurdin Hamzah. Acara dihadiri oleh para pengurus dari 7 Partai Politik, anggota DPRD Kota Jambi, Caleg Perempuan,  Organisasi perempuan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuandan Perlindungan Anak (DPMPPA), serta perwakilan akademisi dan juga pemimpin redaksi. Acara diskusi selama dua jam, dimoderatori pemimpin redaksi JAMBerita, Siti Masnidar.

Plt Ketua Forum Jurnalis Permpuan Jambi, Yusnaini Rany menjelaskan ketertarikan jurnalis perempuan untuk mengangkat tema diskusi ini karena melihat fenomena politik instan perempuan dalam pencalegan. Guna memenuhi kuota 30 persen perempuan sesuai UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu, terjadilah pengisian kuota tanpa kader oleh sebagian Partai Politik. Ini bukan berarti tidak ada calon, melainkan tidak adanya kaderisasi pengurus perempuan.

Akibatnya apa? Para caleg perempuan yang sudah mendaftar, dengan segala keterbatasannya tidak memiliki kesiapan untuk bertarung dan berebut suara dengan caleg laki-laki dalam sistem Pemilu proporsional terbuka. Dari proses tersebut dapat dilihat hasilnya, hanya sedikit keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen. Kalau pun ada, mereka jarang berpartisipasi aktif dalam tugas legislasi, anggaran dan pengawasan.

Disampaikan Rany, di Kota Jambi dengan jumlah penduduk 609.620 jiwa, hasil pesta demokrasi pemilihan legislatif tahun 2009-2014 keterwakilan perempuan di parlemen Kota Jambi berjumlah 5 orang dari 44 kursi. Jumlah tersebut meningkat pada Pileg 2014-2019 keterwakilan perempuan sebanyak 9 orang dari 45 kursi. “Sejak Pemilu 1999-2014 jumlah perempuan duduk di parlemen belum mencapai angka 30 persen. Namun atas pengaruh kebijakan Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, porsi tentang keterwakilan perempuan di DPR menunjukkan tren meningkat,” jelas Rany dalam sambutannya saat membuka acara diskusi.

Keterwakilan perempuan di parlemen menjadi perhatian penting, lantaran kehadiran perempuan di parlemen diharapkan memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkonstribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Sebab anggota parlemen laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan.

Kadis DPMPPA Kota Jambi, Drg Irawati Sukandar mengatakan perempuan harus memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di wilayah tempat tinggal dan sekitarnya. Caranya dia harus aktif di masyarakat. Perempuan juga harus selalu meningkatkan kemampuan dirinya, kapasiti building, kemampuan publik speaking. Sehingga ketika terjun kemasyarakat dia tidak merasa canggung.
Sedangkan Endang dari Organisasi Perempuan menilai fenomena kuota tanpa kader inilah yang akhirnya membuat partai asal comot calon legislatif dan berpeluang terjadinya politik dinasti. Menempatkan anak, istri sebagai caleg guna memenuhi kuota.

Pemimpin Redaksi Media Jambi, Fitri Ulinda mengatakan sebenarnya hanya mie saja yang boleh instan. Kalau menetapkan caleg harus terseleksi baik, terencana, tidak asal comot. Agar wajah dewan diisi anggota-anggota yang berkualitas, berintegritas, dan berdayaguna,” tukasnya. (**)

KOMENTAR DISQUS :

Top