Sabtu, 20 Januari 2018 |
Politik

Kades Pertanyakan Dana Perimbangan Desa

Jumat, 24 April 2015 17:47:31 wib

JAMBIDAILY MUAROJAMBI-Sejumlah Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Forum Kepala Desa Muaro Jambi, mempertanyakan aturan ADD yang bersumber dari dana perimbangan.

"Kami minta dewan untuk menjelaskan proses dan ketetapan payung hukum tentang ketetapan ADD yang bersumber dari dana perimbangan Muaro Jambi, dan dasar-dasar ketentuan hukum kepala desa dalam menyusun RAPBDES di setiap desa yang ada,"tanya Ketua Forum Kepala Desa Muaro Jambi, Bustami, saat dengar pendapat bersama instansi terkait dan DPRD Muaro Jambi, kemarin (23/04).

Sementara itu, Kepala Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dalam kesempatan itu, menegaskan, bahwa jika membahas masalah retribusi pajak PBB harus mengedepankan transfaransi berdasarkan luasan wilayah dan jumlah penduduk masing-masing desa.

"Jangan ada dusta diantara kita"tegasnya.

Apalagi ADD yang terealisasi kedesa Sakernan hanya 50 juta pertahunnya, disana terhimpun semua kebutuhan biaya desa. dan ADD sebesar itu dinilai tidak cukup untuk membiayai semua kebutuhan desa, seperti pemberdayaan, pembangunan fisik, Tunjangan aparatur perangkat desa ( TPAD ) dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dirinya selaku kepala desa dalam Muaro Jambi mewakili kades lainnya berharap kepada Pemerintah jika ingin menetapkan ADD harus mempertimbankan besaran kebutuhan didesa.

Menanggapi itu, Kepala BAPPEDA Muaro Jambi, Faturrahman, menyampaikan bahwa, pihaknya telah menyiapkan DRAP dan pagu ADD untuk tahun ini yaitu sebesar Rp.51 Miliyar.

Senada, Kepala BPMD Muaro Jambi, Mandes, memaparkan, bahwa DRAP ADD sudah disiapkan beserta pagu anggaran dana desa untuk direalisasikan ke setiap desa yang ada di Muaro Jambi.

Kalau menurut aturan dan secara tekhnis kata dia mekanisme TPAD yang telah terlaksana misalnya untuk gaji sekdes yakni sebesar Rp.800.000 lebih kecil dari gaji Kepala Desa.

begitu juga dengan gaji atau TPAD lainnya ity tentu berfariasi di setiap desa.

"Sedangkan gaji pegawai sarak seperti imam, khotib dan bilal masuk kedalam komponen pendapatan asli desa ( PAD ) dan tidak boleh di masukan kedalam ADD."

Masih menurut Mandes bahwa, kalau menyikapi kehendak seluruh kepala desa bahwa meminta ADD direalisasikan ke desa harus sebesar 10 persen dari dana perimbangan, sesuai dengan peraturan bupati.

Namun jika dicermati sampai saat ini desa-desa dinilai masih belum mampu secara maksimal dalam menyetorkan retribusi-retribusi yang ada seperti Pajak bumi dan bangunan PBB, oleh karena lemahnya kemampuan desa yang ada maka kucuran ADD ke desa belum sampai 10 persen sesuai dengan peraturan Bupati,jelasnya.

Rapat pembahasan ADD dan dana permbangan desa itu langsung dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Salmah Mahir,ME didampingi dua wakil Ketua, Edison dan Fahmi Mai,SH,MH.

Turut dihadirkan kabag keuangan setda Muaro Jambi, Kepala Kantor BPMD Muaro Jambi, Asisten 1, Kadispenda, Dan Bappeda Muaro Jambi.(jambidaily.com/RMJ)

KOMENTAR DISQUS :

Top