Jumat, 24 Mei 2019 |
Hukum

Kadis ESDM Jambi, Harry Andria: Menutup Illegal Drilling Tidak Mudah, Ada Resiko Konflik Sosial

Selasa, 16 April 2019 16:07:02 wib
Lokasi di Desa Pompa Air, Kabupaten Batanghari/Foto: hendrynoesae/jambidaily.com

JAMBIDAILY HUKUM - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Harry Andria menyatakan bahwa Penindakan masih terus beroperasionalnya Illegal Drilling atau pengeboran minyak Ilegal di beberapa tempat dalam provinsi Jambi, salah satunya di Desa Pompa Air kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari provinsi Jambi, pada 16 Februari 2019 sempat disambangi jambidaily.com, bukanlah perkara mudah karena adanya resiko konflik sosial dan kewenangan ada di dua Kementerian Republik Indonesia.

"Timdu itu hanya mengkoordinir pihak-pihak terkait, untuk Migas semua kewenangan itu ada di Kementerian ESDM. Jadi tidak ada kewenangannya di Gubernur, otomatis Dinas ESDM juga tidak punya kewenangan. Bupati telah melaporkan ke kementerian ESDM dan Lingkungan hidup, mereka sedang menyiapkan rencana aksi untuk itu," Jelas Harry Andria (Senin, 15/04/2019) di kantor Dinas ESDM Provinsi Jambi.

"Untuk penanganan Illegal Drilling jelas itu aspeknya penindakan, apa yang mau dibina kalau orang maling, jadi aspek penindakan, ranahnya ya..di kepolisian. Tim Terpadu dibentuk ini karena apa,? Masalah itu tidak timbul cuma karena ada maling, tentu ada penyebabnya masalah sosial dan lainnya. Kalau undang-undangnya jelas itu salah, pasal-pasalnya jelas sudah mereka langgar. Tim Terpadu itu nanti membantu untuk mendorong, mendorong itu juga membantu menyelesaikan permasalahan mungkin konflik sosialnya. Tapi kalau untuk penindakannya jelas ranahnya aparat hukum, dan tidak ada pembinaan," Tuturnya menambahkan.

Akibat dari Illegal Drilling dari penjelasan Harry Andria, berakibat sangat buruk tidak hanya pada manusia namun dampak lingkungan karena aktivitas tidak berdasarkan aturan dan standarisasi yang benar.

"Kalau di perusahaan resmi, tanah yang kena minyak itu diolah lagi, dia punya kewajiban mengolah lagi tanah yang terpapar tidak sengaja harus di normalisasikan kembali. Nahh...bagaimana lokasi Illegal Drilling, mereka hanya pakai terpal lalu bocor kemana-mana jadi ada dua kementerian yang berperan ESDM dan Lingkungan Hidup, itu untuk menetralisir kembali luar biasa, membutuhkan biaya besar saya tidak bisa membayangkannya. Namun disatu sisi masyarakat malah tidak menolak, malahan mendukung," Ungkap Harry Andria.

Dalam penjelasan Kadis ESDM ini juga bahwa upaya telah dilakukan oleh Pertamina agar dapat memproduksi minyak lokasi tersebut tetapi masyarakat menolak untuk menjual lahan dengan alasan sumur yang dikelola adalah sumur tua.

"Pertamina sebenarnya sudah memulai, ingin memproduksi di lokasi itu tentu harus membebaskan lahannya, masyarakat tidak ingin lagi menjual lahannya, tidak mau lagi dibeli pertamina lahannya karena mereka merasa mendapatkan hasil lebih besar. Mereka minta untuk dilegalkan, tidak ada celah untuk melegalkan itu. Pertama Industri minyak adalah Industri High Teknologi, sangat tinggi safetynya sehingga biayanya besar. Ada yang bilang itu karena sumur tua, iya sumur tua boleh tapi definisi sumur tua itu yang telah diolah sebelum tahun 1970 dan sudah berproduksi. Sementara itu sumur baru, sumur dangkal yang belum pernah di produksi oleh pertamina," Imbuh Harry Andria.

Sementara itu, terkait tugas Tim Terpadu (Timdu) penertiban Illegal Drilling atau pengeboran minyak Ilegal di provinsi Jambi. Harry Andria, menegaskan bukanlah wewenang Timdu karena sudah berada dala aspek penindakan, kewenangan ada di aparat penegak hukum.

"Sekarang orang bilang Timdu, apa yang bisa dikerjakan Timdu tidak ada karena dari Tupoksinya juga tidak ada, kewenangan itu semuanya di pusat di kementerian. Timdu ini sifatnya membantu, mengkoordinir apa yang bisa dibantu tapi lebih ke aspek sosial, karena anggotanya ada juga Polri dan TNI, bisa juga nanti mendorong ke penindakan jadi semua aspek dibantu Timdu. Tanpa itupun sudah jelas melanggar undang-undang, apalagi yang ditunggu. Timdu hanya mengkoordinir, Intinya kewenangan Migas itu ada di pusat, kewenangan lingkungan itu ada di pusat. Ranahnya itu adalah ranah penindakan, kuncinya cuma disitu. Dia bawa minyak tanpa izin, tangkap saja tapi tidak semudah itu, konflik sosial yang kita permasalahkan. Pertamina mau produksi tapi mereka tidak lagi mau menjual tanahnya," Urai Harry Andria.

Harry Andria, juga membeberkan belum dimulainya Timdu bekerja karena Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Jambi yang belum ditandatangani.

"Lebih dari 1.000 (seribu) itu sumur, ada foto udaranya saya lihat. Saat ini kami belum bisa melakukan apa-apa, bagaimana mau mulai rapat,? Surat Keputusan (SK) nya saja belum ditanda-tangani Gubernur Jambi. Kami sudah naikkan namun belum ada juga ya...kami menunggu, terakhir sudah diperbaiki dan direvisi namun belum juga turun sampai sekarang. Kalau SK itu turun kita bisa mulai rapat, langkah dan tindakan apa," Bebernya.

Kemudian disinggung masuknya hasil Illegal Drilling ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) resmi,? "Dulu dibawa ke daerah Bayat dan disulingnya dengan cara tradisionil, baru diedarkan ke kaki lima. Namun saya tidak mengetahui jika ada informasi sudah masuk ke SPBU untuk campuran," Pungkasnya

 


(Hendry Noesae)

 

 

Berita Terkait:

KOMENTAR DISQUS :

Top