Sabtu, 20 Oktober 2018 |
Hukum

Kalah Perkara Kasasi Perdata di Mahkamah Agung, Djoni NGK Gugat BPN Kota Jambi

Kamis, 11 Oktober 2018 19:26:34 wib
Proses sidang pertama (Kamis, 11/10/2018)/Foto: jambidaly.com/Hendry Noesae

JAMBIDAILY HUKUM - Setelah kalah dalam perkara kasasi perdata di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Djoni NGK menggugat Badan Pertanahan nasional (BPN) kota Jambi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi.

Putusan MA No.821.K/PDT/2018, mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi; Ivantanri, Hendra Wijaya, Soeseno, Oee Lie alias Rudy Suryanto dan Uyanto. Membatalkan putusan pengadilan tinggi Jambi No 66/PDT/20117/PT JMB tanggal 26 oktober 2017 yang membatalkan putusan pengadilan negeri sengeti No 3/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 3 agustus 2017.

Pihak Djoni selaku penggugat menganggap pihak BPN Kota Jambi ‘diduga cacat secara administrasi dan yuridis’ dalam proses pengeluaran sertifikat tanah dengan Hak milik (SHM):

  1. SHM Nomor 1450 tertanggal 8 Nopember 1997 desa payo selincah dengan surat ukur  tertanggal 6 Nopember 1997, SU/GS Nomor 5676 dengan luas 2.527 meter persegi milik Soeseno.
  2. SHM No 1451, tertanggal 8 Nopember 1997 desa payo selincah dengan surat ukur  tertanggal 6 Nopember 1997, SU/GS Nomor 5677 dengan luas 3.754 meter persegi milik Ivan Tanri.
  3. SHM No 1452, tertanggal 8 Nopember 1997 desa payo selincah dengan surat ukur  tertanggal 6 Nopember 1997, SU/GS Nomor 5678 dengan luas 6.173 meter persegi milik Hendra Wijaya. 
  4. SHM No 1453, tertanggal 8 Nopember 1997 desa payo selincah dengan surat ukur  tertanggal 6 Nopember 1997, SU/GS Nomor 5679 dengan luas 2.801 meter persegi milik Rudy Suryanto.
  5. SHM No 1453, tertanggal 8 Nopember 1997 desa payo selincah dengan surat ukur  tertanggal 6 Nopember 1997, SU/GS Nomor 5679 dengan luas 2.801 meter persegi milik Uyanto.

Sementara itu Djoni memegang bukti kepemilikian tanah tersebut berupa sertifikat hak milik (SHM) nomor 867, Desa/Kelurahan Muara Kumpeh tertanggal 19 Nopember 2014, dengan surat ukur Nomor: 25/Muara Kumpeh/2014 tertanggal 1 september 2014 yang diterbitkan oleh Kepala pertanahan nasional kabupaten Muaro Jambi, yang sebelumnya atas nama Damanhuri, Maryati, A Rachman, Hanipah dan Aminah dengan luas 19.742 meter bujur sangkar.

Lalu dalam surat gugatan yang dilayangkan Djoni melalui kuasa Hukumnya Jumanto SH, Suratno SH, Hery SH, tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan PTUN tanggal 13 Agustus 2018, Nomor 20/G/2018/PTUN-JBI oleh Panitera Miskini SH MH, bahwa tergugat menerbitkan sertifikat hak milik obyek sengketa, senyatanya secara jelas dan tegas telah melampau kewenangannya karena sertifikat hak milik obyek sengketa letak tanahnya berada dalam wilayah hukum kabupaten muaro Jambi, sehingga karenanya sertifikat hak milik obyek sengketa cacat administrasi dan yuridis.
 
Proses Sengketa
Sebelum adanya gugatan Djoni NGK terhadap BPN Kota Jambi ke PTUN Jambi, telah terjadi proses hukum yang panjang di pengadilan hingga mahkamah agung. Christian Budyaro Zebua SH, salah satu kuasa hukum Ivan Tanri dan kawan-kawan selaku Pihak Tergugat Intervensi seusai sidang pertama (Kamis, 11/10/2018) menjelaskan bahwa ada perbedaan institusi berwenang yang mengeluarkan sertifkat. 

“Awal nya klien kami sudah memiliki sertifikat sejak tahun 1997, ada 1 sertifikat induk yang kemudian terbagi menjadi 2 bagian, kemudian salah 1 sertifikat tersebut dibagi menjadi empat yang kini adalah milik klien kami. lalu ternyata 2016 ada gugatan dari pihak pak Djoni NGK terhadap klien kami atas kepemilikan tanah jadi ada dua sertifkat. Tetapi tahun 1997 sertifikat klien kami dari kota Jambi, sementara pak Djoni dari BPN kabupaten Muaro Jambi, sehingga sengketa perdata di pengadilan negeri Jambi, pada putusan hakim bahwa Sah dan secara benar, sertifikat yang dimiliki klien kami sah secara hukum dan kami bisa membuktikan. Namun di pengadilan tinggi kami kalah, membatalkan putusan pengadilan negeri, saat itu juga kami menyatakan kasasi. Di MA kami dapat membuktikan kembali klien kami memiliki hak secara hukum, sehingga putusan MA mengembalikan keputusannya ke pengadilan negeri,” Terang Christian Budyaro Zebua SH.

“Sampai saat ini yang bisa saya katakan adalah Pemilik sah secara hukum tanah tersebut atas nama klien kami itu adalah sah inkrah, secara hukum kami adalah pemilik tanah tersebut,” Tegasnya. 

Lebih lanjut terkait tuntutan Djoni ke PTUN yang ditujukan kepada BPN kota Jambi, menurut Christian Budyaro Zebua SH, kliennya turut dirugikan karena yang digugat adalah sertifikat kliennya untuk dibatalkan. 

“Dalam hal ini, untuk masalah gugatan pihak Djoni di PTUN kepada BPN kota Jambi, terkait administrasi sebenarnya yang digugat itu cara beradministrasi BPN tetapi yang dirugikan adalah kepentingan klien kami karena yang digugat adalah sertifikat klien kami untuk dibatalkan. Maka kami putuskan tidak bisa membiarkan BPN maju dengan sendirinya,” Ungkapnya.

 

Pihak Tergugat, BPN kota Jambi
Namun sayangnya pihak tergugat, dalam hal ini utusan dari pihak BPN kota Jambi yang tampak menghadiri sidang, enggan berkomentar terkait gugatan Djoni ketika diwawancarai jambidaily.com (Kamis, 11/10/2018) seusai sidang.

“Saya tidak bisa berkomentar, ini bukan wewenang saya, saya hanya utusan saja dan seorang bawahan. Jika ingin mendapatkan keterangan langsung saja ke BPN, jangan saya,” Ujar perempuan yang juga tidak bersuara saat ditanyakan namanya.

 

(Hendry Noesae)

 

 

Berita Terkait:
Christian Budyaro Zebua SH: Polisi tidak punya Hak dan Wewenang untuk Menentukan Batasan Wilayah

 

KOMENTAR DISQUS :

Top