Selasa, 11 Desember 2018 |
Hukum

Keterangan Dua Saksi dari Pihak Ivantanri, Yakinkan Tanah Sengketa Berada Dalam Kota Jambi

Kamis, 15 November 2018 19:37:01 wib
Sidang Lanjutan/Foto: Hendrynoesae/Jambidaily.com

JAMBIDAILY HUKUM - Assad Prawira, Kasubag Pertanahan dan Perbatasan pada Bagian Pemerintah Setda Kota Jambi memberikan keterangan selaku Saksi kedua Setelah Rahmat Sugiharto yaitu Camat Jambi Timur menjadi saksi pertama yang dihadirkan kuasa hukum Ivantanri dkk selaku Tergugat II Intervensi, pada sidang lanjutan gugatan Djoni NGK terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jambi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hari ini (Kamis, 15/11/2018).

Saksi pertama menjelaskan bahwa tanah wilayah objek sengketa masih masuk wilayah kota Jambi, itu dijelaskan berdasarkan penegasan batas tanah yang pada saat itu dia terlibat dalam tim. Lalu saksi kedua menghadirkan Assad Prawira, Kasubag Pertanahan dan Perbatasan pada Bagian Pemerintah Setda Kota Jambi.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua PTUN Jambi Irhamto SH, sempat disampaikan saksi kedua bahwa tanah sengketa sebagian berada dalam kota Jambi dan sebagian ialah Kabupaten Muaro Jambi.

"Bukan berbatasan langsung dengan jalan, tetapi dari pinggir jalan ditarik sekitar 30 meter kedalam masih berada di wilayah kota Jambi itu jika merujuk pada Permendagri terbaru No.88 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi," Ungkapnya dalam persidangan.

Menariknya saksi kedua menyatakan tidak mengetahui saat ditanyakan terkait adanya adanya pemetaan yang dilakukan oleh BPN Provinsi Jambi atas permintaan dari Polda Jambi yang dihadiri oleh BPN Kota Jambi dan BPN Kabupaten Muaro Jambi, pada Februari 2018 yang lalu.

"Kami tidak dilibatkan soal itu dan tidak ada pemberitahuan kepada kami, saya tidak mengetahui tentang adanya pemetaan itu," Jawabnya.  

Setelah sidang kepada jambidaily.com, Assad prawira menyatakan bahwa Tanah objek sengketa jelas berada dalam kota Jambi jika merujuk pada PP No.6 tahun 1986 menjelaskan batas-batas wilayah kota Jambi.

"Sertifikat yang dimiliki oleh Ivantanri dkk itukan tahun 1997, sudah sangat jelas dan meyakinkan pada tahun pembuatan pasti batas wilayah merujuk pada PP No 6 tahun 1986, tentunya berada dalam kota Jambi yang saat itu berbatasan dengan kabupaten Batanghari," Jelas Assad Prawira.

Sidang berikutnya (Kamis, 22/11/2018) agenda memperkuat bukti-bukti termasuk melihat titik koordinat dari letak tanah objek sengketa.

"Sidang berikutnya saya akan membawa data terkait ini, kita lihat bersama lewat Titik Kartometrik yaitu titik koordinat batas. Kalaupun saya tidak datang, saya akan berikan bahan dan berkasnya untuk bukti persidangan seperti permintaan hakim," Kata Assad Prawira.

 

(Hendry Noesae)

 

Berita Terkait:

KOMENTAR DISQUS :

Top