Sabtu, 21 April 2018 |
Hukum

Konflik Tapal Batas Tanjabtim dan Tanjabbar, Pemkab Tanjabtim Tunggu Keputusan Kementrian

Selasa, 20 Maret 2018 18:38:25 wib
ilustrasi/google.co.id

JAMBIDAILY MUARASABAK - Menanggapi konflik tapal batas antara Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar). Pemerintah Kabupaten Tanjabtim menyerahkan sepenuhnya kepada tim tapal batas provinsi Jambi. Pasalnya, masing-masing Pemkab sudah melakukan kroscek kelapangan terkait tapal batas tersebut.

Pemkab Tanjabtim, melalui Asisten I Setda Tanjabtim, Sutjipto mengatakan, bahwa dari awal Pemkab Tanjabtim tidak pernah merubah ataupun mengganti dokumen yang ada. Itu semua sudah sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemkab Tanjabtim, yang menjadi dasar dalam rangka penegasan batas nantinya. 

"Kesepakatan itu pada tahun 2004 silam, yang ditandatangi oleh kedua belah pihak, yakni Bupati Tanjabtim dan Bupati Tanjabbar pada masa itu. Dan dokumen itulah yang kita sampaikan dengan bukti-bukti yang lainnya, bahwa batas kita adalah sungai alam," katanya, saat dikonfirmasi Jambidaily.com via seluler Selasa (19/3/18).

Menurutnya, jika adanya klaim Pemkab Tanjabbar bahwa ada terjadinya kesepakatan tapal batas yang dibuat bersama Pemkab Tanjabtim pada tahun 2007 silam. Ia menilai tidak benar.

"Tapi silahkan Pemkab Tanjabbar menggunakan data itu. Tapi setahu saya yang diklaim itu bukan tapal batas melainkan pelacakan batas, itu berarti belum ada kesepakatan," tegasnya.

Namun yang jelas, sambungnya, terkait tapal batas tersebut, semuanya sudah diserahkan kepada Tim Tapal Batas Provinsi. Artinya, masalah ini belum final, sebab masih dalam proses pembahasan. Jadi kalau sudah ada penegasan batas, baru akan ditetapkan tapal batasnya. 

"Sebelumnya Tim Tapal Batas Tanjabtim bersama Tim Tapal Batas Tanjabbar sudah turun ke lokasi meninjau bedasarkan berita acara Kementerian. Di lapangan pihak Tim Tapal Batas Tanjabbar menunjukan bahwa patok pelacakan tapal batas itu lah tapal batasnya. Sedangkan menurut kita, sungai alam itu tapal batasnya. Jadi itu lah yang namanya belum ada kesepakatan. Maka nanti akan ada lagi turun ke lokasi yang difasilitas oleh provinsi dan Kementerian," ujarnya. (*)

Penulis: Hendri R

KOMENTAR DISQUS :

Top