Sabtu, 18 Agustus 2018 |
Hukum

KPK menargetkan periksa 4.000 IUP

Rabu, 17 Februari 2016 08:59:31 wib
Ilustrasi tambang (google.co.id)

JAMBIDAILY HUKUM-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif mengatakan, sudah melakukan pemeriksaan pada sekitar 1.000 lebih izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Empat IUP Batubara Tak Bisa Diperpanjang, Ini Kata ESDM Tebo

"Terus terang baru 1.000 lebih, padahal kita mau sekitar empat ribuan dan itu perlu dilaksanakan segera," katanya usai diskusi di kantor MMD Initiative, Jakarta, Selasa 16 Februari 2016.

Ia menjelaskan, untuk melakukan pengecekan ini, KPK berkoordinasi dengan menteri dalam negeri dan menteri energi dan sumber daya mineral. Adapun yang sudah dipanggil KPK sebanyak 21 gubernur untuk mengecek izin-izin pertambangan bermasalah tersebut.

"Kami berharap bahwa semua IUP tambang, baik itu diperluas untuk kebun dan macam pengelolaan hutan yang lain, yang bermasalah menurut rekomendasi dari gerakan nasional penyelamatan itu ditinjau, harus dicabut. Kemarin sudah Mulai dieksekusi," kata Laode.

Diutarakannya, pemeriksaan KPK ini masih dalam tahapan pencegahan. "Kalau masih ditemukan indikasi korupsi maka penindakan akan turun tangan secara simultan," kata Laode.

Saat ditanya apakah sudah ada IUP yang masuk ke jalur penindakan, ia enggan memberitahukannya.

Sebelumnya, KPK menurunkan timnya untuk mengecek ribuan IUP bermasalah di sejumlah daerah di Indonesia. KPK memperkirakan dari sekitar 5.000 IUP, terdapat 3.900 IUP yang bermasalah. (Viva.co.id/asp)
 

KOMENTAR DISQUS :

Top