Selasa, 11 Desember 2018 |
Hukum

Kuasa Hukum Djoni NGK di Sidang PTUN, Kembali Sodorkan Bukti Peta Lokasi yang 'Diragukan Sumbernya'?

Kamis, 22 November 2018 15:49:24 wib

JAMBIDAILY HUKUM - Agenda sidang lanjutan gugatan Djoni NGK terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jambi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hari ini (Kamis, 22/11/2018) ialah memperkuat bukti-bukti termasuk melihat titik koordinat dari letak tanah objek sengketa.

Setelah penyerahan bukti-bukti dari pihak penggugat dan tergugat, yang dipimpin oleh Ketua PTUN Jambi Irhamto SH tersebut akan dilanjutkan kembali (Kamis, 29/11/2018) mendatang, dengan agenda masih melakukan penguatan bukti-bukti dan dokumen. 

"Pekan akan datang (Kamis, 29/11/2018) kami memberikan satu kesempatan lagi ya, silahkan untuk bukti-bukti dan dokumen yang memperkuat dokumen, saudara hadirkan karena itu kesempatan terakhir. Setelah itu sidang berikutnya kita akan memasuki tahap kesimpulan," Ujar Irhamto SH saat akan menutup sidang.

Dalam penjelasan, Davy Helkiah Radjwane SH Kuasa hukum Ivantanri dkk selaku Pihak Tergugat II Intervensi kepada jambidaily.com seusai sidang, bahwa adanya fakta Menarik saat sidang yang hanya berlangsung kisaran 40 Menit tersebut, yaitu kembali disodorkan bukti pengulangan dari Kuasa Hukum Djoni NGK selaku penggugat, padahal sudah sempat dipertanyakan tentang keaslian peta lokasi pada sidang saksi sebelumnya.

"Tadi ada Peta, peta yang tidak diketahui asal-usulnya karena hanya diketahui oleh kepala desa bahkan tidak diketahui siapa yang mengeluarkannya dinas mana ataupun instansi mana. Sangat jelas bahwa Pak Rahmat Sugiharto, selaku camat Jambi Timur dalam keterangannya saat hadir sebagai saksi pada sidang yang lalu mengatakan bahwa itu bukan peta karena tidak diketahui siapa yang mengeluarkan. Dan masalahnya telah dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat dari penggugat," Ungkap Davy Helkiah Radjwane SH, didampingi Christian Budyaro Zebua SH dan Sonny Jantri Putra Pardede SH.

"Peta hanya diketahui oleh kepala desa tetapi tidak mengatasnamakan siapa yang membuatnya, dari dinas mana tidak diketahui dan pihak mana," Tambah Christian Budyaro Zebua SH.

Maka untuk menjawab itu Davy Helkiah Radjwane SH dan rekan-rekan, menunjukkan peta yang diterima dari Kasubag Pertanahan dan Perbatasan pada Bagian Pemerintah Setda Kota Jambi, Assad Prawira.

"Peta yang ada di kita adalah peta berdasarkan hasil dari tim penegasan batas daerah yang kita terima dari Kasubag Pertanahan dan Perbatasan pada Bagian Pemerintah Setda Kota Jambi, Assad Prawira. Dalam keterangan menurut data tahun 1983 semuanya masuk wilayah kota Jambi yang berbatasan dengan kabupaten Batanghari. Sertifikat kita adalah tahun 1997 itu artinya harus ikut peraturan tahun 1983 dan 1984 karena tidak ada peraturan terbaru," Jelasnya.

Lalu menurut Davy Helkiah Radjwane SH, Kalaupun merujuk pada Permendagri tahun 2017, Objek Tanah Sengketa hanyalah sebagian kecil berada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, namun PP No.76 tahun 2012 akan menjadi jawabannya.

"Lalu Permendagri tahun 2017 mengenai perbatasan kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, dari peta sangat mayoritas berada dalam kota Jambi ada yang tidak itu hanya bagian kecil. Namun, menurut PP No.76 tahun 2012 itu kalau ada yang merubah batas karena keadaan ini, itu tidak menghapus hak awal yang dulu, hak milik, hak wilayah itu semua tetap ada. Kemudian berdasarkan batas administrasi RT/RW ini semuannya tetap dalam kota Jambi hingga saat ini," Bebernya.

 

(Hendry Noesae)

 

 

Berita Terkait:

KOMENTAR DISQUS :

Top