Sabtu, 17 November 2018 |
Politik

Laporan Banggar DPRD Tanjabtim Terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019

Senin, 03 September 2018 17:40:01 wib

JAMBIDAILY MUARASABAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), senin (3/9) menggelar sidang paripurna terkait Laporan Badan Anggaran DPRD Tanjabtim, terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Tanjabtim Tahun Anggaran 2019.

Anggota Banggar DPRD Tanjabtim, Nugraha Setiawan dalam menyampaikan laporan Banggar pada sidang paripurna mengatakan, setelah melaksanakan pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2018, Banggar DPRD Tanjabtim bersama dengan Tim Anggaran Pemda (TAPD) didapatkanlah hasil dan kesepakatan bersama dalam pembahasan tersebut.

" Yaitu, plafon sementara pendapatan daerah dan belanja daerah yang meliputi kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2019 ini,"kata Nugraha Setiawan Senin (3/9/2018).

Untuk dari sisi penerimaan daerah kata Nugraha, sesuai dengan arah kebijakan anggaran pendapatan daerah dan potensi sumber-sumber yang ada, mengalami penurunan pada pendapatan daerah sebesar 12,96 persen dari target yang telah ditentukan. 

"Dari target pendapatan daerah yang direncanakan tahun anggaran 2018 itu, sebesar Satu Trillyun Delapan Puluh Lima Milyar lebih," ujarnya.

Dalam pembahasan antara Banggar DPRD Tanjabtim bersama TPAD terdapat beberap catatan dan rekomendasi, terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon antara lain. 

"Banggar sepakat pagu anggaran per organisasi perangkat daerah masuk dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019,"terangnya.

Banggar DPRD lanjut Nugraha, juga menyepakati arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan tahun 2019. Dengan catatan tidak mengesampingkan Kecamatan lain. Terutama, terhadap bantuan sosial yang difokuskan ke Kecamatan yang tingkat kemiskinannya masih tinggi.

Adapun catatan Banggar DPRD yaitu, mengingatkan agar Eksekutif mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terutama, terhadap peraturan daerah yang telah diundangkan dan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Tanjabtim. 

"Yang dalam hal ini tidak dapat memenuhi kewajibanya untuk dapat di tindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,"ucap Nugraha.

Selain itu, Banggar DPRD Tanjabtim juga meminta agar Eksekutif dapat lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapan asli daerah sebagai upaya menutupi kehilangan penerimaan daerah akibat, diterbitkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan atau HO.

Kepada Eksekutif tambah Nugraha, Banggar DPRD meminta untuk segera melengkapi data-data secara akurat dan terperinci mengenai potensi dan objek-objek sumber pendapatan daerah sebagai bahan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Khusunya, sektor pendapatan daerah.

"Demikianlah laporan Banggar terhadap rancangan KUA-PPAS tahun 2019 ini kami sampaikan, untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyampaian kata akhir fraksi-fraksi DPRD dan pengambilan keputusan DPRD,"jelasnya.

Penulis : Hendri Rosta
Editor : Hendry Noesae

KOMENTAR DISQUS :

Top