Rabu, 22 November 2017 |
Jurnal Publik

Netralitas PNS Dalam Pilkada

Selasa, 27 Oktober 2015 17:26:30 wib
Ilustrasi

(Oleh: Kaban BKPPD Batanghari Muhammad Rifai, SP, ME) *

JAMBIDAILY JURNALPUBLIK-Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung dan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 ini, hal yang paling banyak disorot adalah netralitas PNS yang dalam regulasi terbaru di sebut Pegawai ASN. Persoalan netralitas PNS menjadi perhatian serius oleh semua pihak baik diinternal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan.

Menurut penulis, perhatian serius tersebut bahkan bisa dimaknai kekwatiran besar persoalan netralitas PNS ini dikarenakan: (1) trauma sejarah birokrasi, (2) pelanggaran norma hukum dan etika dan (3) mencederai rasa keadilag

Baru-baru ini menarik kita menyimak Pernyataan Kemenpan RI agar DPR dapat ikut juga mengawasi ASN agar Netralitas dalam pelaksanaan PILKADA Serentak tahun 2015.Berawal dari ini kita dapat memahami bahwa masih banyak ASN/PNS yang bersikap “mendua” dan ikut berpolitik praktis. Namun kita juga bisa menduga mengapa hajatan lima tahunanan ini selalu yang menajdi foKus perhatian adalah peran ASN/PNS yang dilibatkan dalam proses mobilisasi dan pemanfaatan kekuasaan untuk memenangkan seorang pimpinan daerah yang bertarung dalam PILKADA. Penulis dalam hal ini tidak menyamaratakan semua kepala daerah Petahana (In Comebain) untuk memobilisasi PNS.

Namun ada juga Kepala Daerah yang jujur (Fair Play) dan tidak pernah menggerakan PNS agar memenangkan keikutsertaanya kembali sebagai peserta PILKADA. Bahkan ada Kepala Daerah proaktif untuk menjaga netralitas PNS dilingkungannya, baik berupa himbauan lisan pada pertemuan formal dan juga secara tertulis dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah.

Menyimak tulisan (A.Ponco Anggoro) Kompas, minggu 4 oktober 2014 Kolom Politik dan Hukum membahas Pilkada Serentak “Biarkan PNS sesuai dengan khitahnya” berawal dari kekesalan Ketua Bawaslu (Muhammad). Bawaslu mengingatkan supaya PNS tidak terlibat dalam pemilihan umum.Informasi terbaru soal tidak netralnya PNS diterima Muhammad, jumat (2-10) pagi.Pemkab.Pemalang, Jawa tengah, menarik tiga PNS dari tempat tugasnya di sekretariat Panwaslu Pemalang.

Diduga penarikan itu terkait putusan sengketa Panwaslu yang menyatakan Wakil Bupati Pemalang diterima gugatannya, dan KPU Pemalang harus menerimanya sebagai calon Bupati Pemalang pada PILKADA Pemalang 2015. Panwaslu sudah bekerja sesuai dengan aturan.Wakil Bupati memenuhi syarat untuk maju menjadi calon bupati.Namun, ternyata ada yang tidak senang.

Tiga PNS di Sekretariat Panwaslu lalu diintruksikan kembali ke Pemkab Pemalang.Kalau tidak, mereka diancam dipindahkan ke desa.” Muhammad menyampaikan cerita itu dihadapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi, jumat (2-10), di Jakarta saat penandatangannan nota kesepahaman bersama netralitas aparatur sipil Negara.

Setelah ditandatanganinya nota kesepahaman bersama soal netralitas PNS, Mendagri dan Menpan RB akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi netralitas PNS. Satgas itu terdiri dari Public Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, Bawaslu, dan KASN.

Dengan adanya satgas, laporan yang masuk ke Bawaslu dan KASN bisa langsung ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi dari Kemenpan RB, Kemendagri, atau BKN.“Ini dukungan pemerintah kepada Bawaslu agar tidak menjadi macan ompong, hanya memberikan pengawasan, tetapi minim penindakan,” kata Yuddy Chrisnandi.Menpan RB juga menjanjikan sanksi lebih berat bagi PNS yang terbukti tidak netral.

Jika sebelumnya hanya masuk pelanggaran ringan, kini pelanggaran terhadap profesionalitas PNS masuk pelanggaran sedang dan berat.Sanksinya bisa berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak diberikan tunjangan kinerja, hingga pemberhentian.

Namun, apakah nota kesepahaman bersama itu betul-betul bisa mencegah PNS tidak netral ?Hanya waktu yang bisa menjawabnya.Satu hal yang pasti, Sofian Effendi mengingatkan tidak netralnya PNS pada pemilu/pilkada terus terulang karena tak ada sanksi berat yang bisa menciptakan efek jera bagi oknum PNS lainnya.PNS bahkan ada yang diberi jabatan prestisius oleh kepala daerah karena dukungan yang dia berikan ke kepala daerah itu saat pilkada.

Menurut Muhammad, ada oknum PNS yang sengaja tidak netral di pilkada untuk mencari jabatan tertentu saat calon yang didukungnya terpilih. Namun, ada pula PNS yang justru stress setiap pilkada sebab tekadnya untuk tetap netral tidak bisa dilakukan karena ada tekanan dari oknum – oknum tertentu.Terkait hal ini, Muhammad berharap pengawasan yang lebih ketat kepada PNS selama pilkada jangan dimaknai sebagai upaya memata – matai PNS.

Justru sebaliknya, PNS seharusnya merasa gembira.Pasalnya, dengan pengawasan itu, PNS tetap bisa bekerja sesuai khitahnya, tidak terpengaruh tekanan kelompok tertentu selama pilkada. Akhirnya, penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa tidak netralnya PNS pada pemilu / pilkada akan berimbas pada diskriminasi dan pengotak – ngotakan PNS serta benturan konflik kepentingan yang ujungnya membuat PNS tidak professional.

“Tidak ada yang mau ASN kita seperti buih di lautan, mengikuti irama dari nakhoda kapal.Biarkanlah ASN berlayar sesuai khitahnya,” ucap Muhammad.

Dari gambaran tersebut, kita bahas secara aspek manajemen ASN dalam menghadapi eforia PILKADA terkait dengan Netralitas itu sendiri. Secara istilah menurut Kamus Bahasa Indonesia (1983:613) menyatakan bahwa netral adalah tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak).Sedangkan Netralitas adalah keadaan dan sikap netral (*)

KOMENTAR DISQUS :

Top