Selasa, 12 November 2019 |
Nasional

Pemerintah Longgarkan Aturan Ini Demi Dorong Ekspor

Jumat, 25 Januari 2019 19:24:01 wib
Foto: Pradita Utama

JAMBIDAIY NASIONAL - Pemerintah akan melonggarkan ketentuan ekspor untuk sejumlah komoditas. Langkah ini ditempuh untuk mendorong ekspor.

Salah satu yang kelonggarannya adalah tidak lagi mewajibkan laporan surveyor (LS) terhadap beberapa komoditas. Beberapa komoditas yang tengah direview antara lain batubara, kayu, minyak kelapa sawit (CPO).

"Kita sedang siapkan untuk ekspor, kita arahnya lebih kepada memilih komoditas-komoditas yang bisa didorong ekspornya," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

LS adalah hasil verifikasi terhadap barang atau komoditas yang akan dikirim. Hasil verifikasi ini menunjukkan bahwa komoditas tersebut sesuai dengan syarat dan keinginan negara tujuan ekspor.

"LS itu kan sebenarnya bagus, tapi kalau nggak diwajibkan oleh importirnya di sana, kenapa mesti disuruh," jelas Darmin.

"Sehingga kemudian perlu waktu sekian lama, perlu uang sekian banyak. Ya sudah tidak usah ada saja," tambahnya.

Dia mengatakan kewajiban LS pada setiap kegiatan ekspor pun akan dilonggarkan dengan menyesuaikan syarat dari negara tujuan.

"Kecuali memang diwajibkan, misalnya ekspor kita ke AS dalam skema GSP (Generalized System of Preferences) yang bea masuknya 0%. Dia pasti minta laporan surveyor, mana ini buktinya bahwa ini benar-benar komoditi yang itu," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, komoditas yang bakal digenjot seperti batu bara dan kelapa sawit.

"Pokoknya kita bikin kemudahan. Semua yang bisa disederhanakan kita sederhanakan, misalnya mineral, batu bara, kemudian sawit," kata Enggar usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2019).

Prosedur yang akan dilonggarkan, sebutnya, terkait ketentuan laporan surveyor (LS). Ketentuan itu akan dihapus sehingga tidak menimbulkan duplikasi pemeriksaan.

Enggar melanjutkan, dalam waktu dekat akan merevisi aturan terkait ketentuan LS. Aturan itu, kata Enggar, direvisi dalam sepekan ke depan.


(hek/eds)/detik.com

KOMENTAR DISQUS :

Top