Selasa, 12 November 2019 |
Nasional

Penganut Non-Agama Boleh Cantumkan Kepercayaan di KTP

Kamis, 21 Mei 2015 09:06:51 wib
Ilustrasi pembuatan e-KTP (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

JAMBIDAILY NASIONAL-Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah harus tetap mengisi kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan kepercayaan yang dianut.

Tjahjo mengatakan, permasalahan kolom agama ini terletak pada warga negara yang menganut di luar enam agama yang diakui pemerintah.

Padahal, kata Tjahjo, para WNI harus tetap memiliki KTP, di tengah fakta masih banyaknya para pemeluk agama di luar enam agama itu, masih banyak yang belum mendapatkan KTP.

"Apakah mereka tidak boleh mendapatkan KTP. Padahal dia harus punya KTP. Kalau meninggal di jalan bagaimana. Enam agama wajib ditulis, sedangkan yang di luar enam agama tersebut juga harus tetap ditulis, tapi sesuai keyakinannya," kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu, 20 Mei 2015.

Tjahjo menuturkan, kebijakan ini diambil setelah meminta pertimbangan
dan saran dari Kementerian Agama serta para pemuka agama. Ia juga menambahkan, kebijakan itu sudah diinstruksikan ke semua kepala daerah.

"Saran dari Majelis Ulama sudah kami terima dan pahami, saran Menag dan tokoh agama juga demikian. Terserah diisi apa, bisa nama penghayat, kalau dulu kan dipaksa, kalau berbau Islam, ya tulis Islam, dulu kan kadang-kadang orang tidak mau. Itu keyakinan, KTP itu napas dia, yang tidak punya KTP kan bisa ditangkap," katanya.

Sementara itu, untuk memastikan kebijakan ini berjalan, ia akan mengecek secara berkala melalui server e-KTP. Namun, ia menerangkan, saat ini memang masih mengutamakan masalah kepemilikan KTP ganda.

"Pengecakan berkala akan dilakukan, kami sudah perbaiki server. Memang utamanya KTP yang double, e-KTP kan banyak yang double, bahkan masih banyak. Karenanya akan kami bersihkan," paparnya.

Sementara itu, Bonar Tigor Naipospos, wakil ketua Setara Institute for Democracy and Peace menegaskan, para pemeluk kepercayaan yang lain ingin diperlakukan setara dengan pemeluk agama yang lain. Karenanya, ia menunggu political will dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.

"Sekarang dikomputerisasi justru bermasalah. Kalau mungkin identitas sebagai penghayat di KTP itu bisa dicantumkan, bukan kosong. Akibat dari itu mereka risih takut dipikir macam-macam," kata Bonar.

Sebelumnya, kebijakan pemerintah terkait kolom agama pada KTP, di luar enam agama yang diakui oleh pemerintah boleh dikosongkan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi.

Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam e-KTP adalah agama resmi yang diakui pemerintah.(Viva.co.id)

KOMENTAR DISQUS :

Top