Selasa, 12 November 2019 |
Wisata & Budaya

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas Melalui Perda

Rabu, 22 Juni 2016 06:28:43 wib

JAMBIDAILY BUDAYA-Mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat Marga Serampas, Pemkab Merangin melaksanakan diseminasi dan internalisasi (Penyuluhan dan Penghayatan) Perda nomor 8 tahun 2016.

‘’Sistem lokal itu terus berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat,’’ujar Wakil Bupati Merangin H A Khafid Moein, Selasa 21 Juni 2016, dihadapan puluhan peserta acara dari kalangan lingkungan dan kehutanan di Aula salah satu hotel berbintang di Bangko.

Wabup menegaskan, eksistensi masyarakat hukum adat sejatinya sudah ada jauh sebelum berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia.

Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat hukum adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumber daya. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lainnya.

Lebih lanjut dikatakan Wabup, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Marga Serampas adalah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Dasar.

Keberadaan masyarakat hukum adat Marga Serampas dengan kearifan lokalnya, sebagaimana masyarakat hukum adat di Kabupaten Merangin, masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati.

‘’Pemkab Merangin melalui inisiatif DPRD Merangin telah menetapkan Perda nomor 8 tahun 2016. Perda ini menjadi tonggak sejarah, sekaligus momentum bagi kita semua Marga Serampas untuk melestarikan kearifan lokal,’’jelas Wabup.(*)


Penulis   : Teguh
Editor    : Hery FR

KOMENTAR DISQUS :

Top