Kamis, 15 November 2018 |
Hukum

Pertanyakan Sertifikat Djoni NGK Terbitan BPN Muaro Jambi, Davy Helkiah: Apakah Betul Penerbitan itu Benar,?

Kamis, 25 Oktober 2018 20:18:52 wib
Wahyu Aji, perwakilan BPN Provinsi Jambi/Foto: Hendry Noesae/Jambidaily.com

JAMBIDAILY HUKUM - Davy Helkiah Radjwane SH selaku Kuasa hukum Ivantanri dkk menyayangkan tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Jambi karena melakukan pengukuran tanpa melibatkan kliennya.

"Sidang kali ini adalah melihat lokasi yang disengketakan, hadir pihak BPN. Pada hari kita bisa lihat, Pengukuran dan penerbitan sertifikat atas nama Djoni NGK justru itu melanggar asas umum pemerintahan yang baik, akuntabilitas, transparansi. Pada saat pengukuran klien kami pemilik tanah tidak dipanggil, mereka hanya melakukan pengukuran berdasarkan bekal sertifikat milik penggugat," Tegas Davy (Kamis, 25/10/2018).

"Kami akan melawan itu," Tambah Davy bersama rekan yaitu Christian Budyaro Zebua dan Sony.

Hal tersebut Kata Davy, Tanah telah dimiliki kliennya sejak tahun 1997 sudah jelas dalam aturan tentang tidak adanya penghapusan hak.

"Tanah ini sejak tahun 1997 telah dimiliki klien kami, tidak ada satupun yang bisa menghapus hak. Ada penegasan batas daerah, PP 76 tahun 2012 dan Peraturan Menteri dalam negeri No 88 tahun 2018 itu tidak menghapus hak, sudah dijelaskan. Kami cukup senang hari ini majelis hakim sudah melihat dan mempertimbangkan dengan baik dan adil untuk melindungi hak klien kami," Ujar Davy.

Sebelumnya dalam penjelasan perwakilan dari BPN Provinsi Jambi kepada majelis hakim, bahwa pengukuran terakhir tentang titik lokasi sengketa masuk dalam wilayah mana, pada tahun 2017.

"Sebelumnya ini benar terletak dalam wilayah kota Jambi namun kami melakukan pengukuran terakhir itu pada tahun 2017 bersama BPN kabupaten Muaro Jambi bahwa lokasi ini terletak dalam wilayah kabupaten Muaro Jambi," Jawab Wahyu Aji kepada majelis hakim yang dikomandoi oleh Ketua PTUN Jambi, Irhamto SH.

Ketika ditanya kenapa dilakukan pengukuran,?

"Karena adanya permintaan dari pihak kepolisian, kami lakukan pengukuran disaksikan oleh pihak kepolisian," Tambah Wahyu Aji.

Sontak saja membuat Kuasa hukum Ivantanri dkk, mempertanyakan keabsahannya karena tanpa melibatkan kliennya, selaku pemilik sah. Pihak Ivantanri telah mengantongi Putusan MA No.821.K/PDT/2018, mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi; Ivantanri, Hendra Wijaya, Soeseno, Oee Lie alias Rudy Suryanto dan Uyanto. Membatalkan putusan pengadilan tinggi Jambi No 66/PDT/20117/PT JMB tanggal 26 oktober 2017 yang membatalkan putusan pengadilan negeri sengeti No 3/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 3 agustus 2017.

Pada kesempatan ini, Davy sampaikan bahwa akan menguji di pengadilan bukti dan saksi mengenai fakta di sidang selanjutnya.

"Apakah betul penerbitan atas nama pengugat itu benar, kami punya 1997 dan dia 2014 tidak pernah ada penghapusan hak dan tidak ada pengalihan. Tiba-tiba muncul sertifikat yang dikeluarkan dari BPN kabupaten muaro Jambi. Sedangkan untuk menentukan batas antara kota Jambi dan kabupaten muaro Jambi baru keluar tahun 2017, mana mungkin tahun 2014 timbul sertifikat berasal dari Muaro Jambi. Itu kami akan uji di pengadilan," Pungkasnya.

Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (01/11/2018) mendatang, dan hakim meminta agar dihadirkan Damanhuri, BPN Provinsi Jambi, BPN Kabupaten Muaro Jambi sebagai saksi persidangan.

 


(Hendry Noesae)

 

Berita Terkait:

KOMENTAR DISQUS :

Top