Sabtu, 18 Agustus 2018 |
Ekonomi

Perubahan Status Kelurahan di Tanjabtim Tinggal Penegasan Batas

Senin, 16 April 2018 21:58:17 wib
ilustrasi

JAMBIDAILY MUARASABAK - Terkait perubahan status 6 (Enam) kelurahan menjadi desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) untuk tahun 2018, saat ini belum ada kepastian. Pasalnya, saat ini masih ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, seperti penegasan batas kelurahan. 
"Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tinggal menunggu penegasan batasannya lagi," kata Kabag Pemerintahan Desa Setda Tanjabtim, Hendri,SE, saat dikonfirmasi via telpon, Senin (16/4/18). 

Jika batas kelurahannya sudah jelas dan sudah dibahas, Pemkab Tanjabtim akan kembali mengusulkan ke Gubenur Jambi untuk meminta nomor regiterasi. 

"Sebelumnya kita sudah menyerahkan SK Bupati dan Peraturan Bupati (PERBUP) ke Gubernur. Setelah batas kelurahan itu jelas, baru kita akan mengusulkan lagi Gubernur," ungkapnya. 

Terkait banyaknya pertanyaan yang timbul di kalangan masyarakat, kapan akan ditetapkannya perubahan status kelurahan menjadi desa. Mantan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH Kabupaten Tanjabtim mengatakan, masih dalam tahap proses, dan belum ada penetapan status tahun ini. 

"Kita akan terus kejar cepat. Kalau bisa tahun ini kita turun untuk mengetahui batas kelurahan tersebut," terangnya. 

Dia menjelaskan, untuk berkas yang telah diserahkan itu, seperti naskah akademik, Ranperda dan lain-lain. 

"Itu semuanya satu berkas, saya lupa apa-apa saja, yang jelas pertama naskah akademik dan Ranperda," sebutnya. 

Lebih lanjut dalam keterangannya, Enam kelurahan yang diusulkan menjadi desa, berdasarkan usulan dari Tokoh Masyarakat kepada Bupati, dan sudah dikaji oleh Tim Ahli. Sedangkan untuk kelurahan lain tidak mengusulkan.

"Pengusulan itu sudah melalui kuisioner. Cuma yang muncul hanya Enam kelurahan yang mengusulkan. Jadi kalaupun ada timbul kecemburuan dari masyarakat itu tidak dibenarkan karena sudah diberi kesempatan untuk memberi usulan," ujarnya. 

Jika nanti status Enam kelurahan itu sudah ditetapkan menjadi desa, Pemerintah Daerah (PEMDA) tinggal menyiapkan Alokasi Dana Desa (ADD), dan mengusulkan Dana Desa (DD) ke Pemerintah Pusat. 

"Kira-kira itu yang akan kita siapkan. Dari segi keuntungan, dana dari pusat bisa masuk. Setidaknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa," tukasnya. (*)

Penulis: Hendri R

KOMENTAR DISQUS :

Top