Minggu, 08 Desember 2019 |
Hukum

Polda Jambi Tutup Puluhan Lobang Sumur Illegal Driling di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun

Senin, 02 Desember 2019 20:49:12 wib

JAMBIDAILY HUKUM - Kepolisian Daerah (Polda) Jambi bersama personil gabungan yang terdiri dari TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya sosialisasi untuk para pelaku penambang minyak Ilegal (illegal drilling) agar tidak melanjutkan kegiatannya yang berada di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun.

Setelah dilakukan sosialisasi selama lima hari yang dimulai pada tanggal 26 November s.d 01 Desember 2019, hari ini, Senin (02/12) Polda Jambi telah melakukan penindakan terhadap sumur-sumur yang masih melakukan kegiatan di lokasi tersebut.

"Kita melakukan upaya penegakan hukum, yang mana kemarin kita sudah melakukan sosialisasi agar mereka keluar dan buat surat pernyatan," Sebut Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jambi, Kombespol Thein Tabero SH SIK (Senin, 2/11/2019)

Ditambahkan Dirreskrimsus, pada hari Rabu tanggal (04/12) Pemodal akan dipanggil dan buat surat pernyataan.

"Setelah selesai penegakan hukum terhadap pelaku ilegal drilling yang masih berada di lokasi, pada 15 Desember 2019 akan dilakukan rapat tindak lanjutnya, kemungkin kita akan buat posko untuk pintu masuk ke lokasi," lanjutnya.

Sebagai informasi hari ini. kurang lebih 80 lubang sumur ilegal drilling dilakukan penertiban (ditutup), yang mana kemarin sudah 200 lubang sumur yang ditertibkan.

"Artinya, Setiap hari Tim gabungan Satgas Ilegal Drilling diperkirakan bisa menutup kurang lebih 50 sampai 75 lubang sumur minyak ilegal, dan nanti akan di tutup sampai tanggal 15 Desember 2019," tutup Dirreskrimsus Polda Jambi Kombespol Thein Tabero.

Untuk diketahui Penertiban sudah merujuk pada:

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1235 /KEP.GUB ESDM- 4.2/2019 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Jambi Nomor 561/KEP.GUBERNUR/ESDM-4.2/2019 tentang pembentukan Tim Terpadu/ Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitas Lahan pada Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Provinsi Jambi;
  3. Hasil Koordinasi Polda Jambi dengan Dinas ESDM Provinsi Jambi hari Rabu tanggal 20 November 2019 mengenai kesiapan pelaksanaan kegiatan penertiban Ilegal Drilling di Provinsi Jambi;
  4. Surat Perintah Kapolda Jambi Nomor : Sprin/ 2896 / XI/ PAM.1.6./ 2019 tanggal 26 November s.d. 15 Desembar 2019 tentang penertiban Ilegal Drilling di Provinsi Jambi.

 

(Syah/Hen)

KOMENTAR DISQUS :

Top