Kamis, 15 November 2018 |
Hukum

PTUN Sidang Lapangan untuk Buktikan Gugatan Djoni NGK, Kuasa Hukum: "Tidak Usahlah, Tidak Usah Wawancara"

Kamis, 25 Oktober 2018 19:17:38 wib
Situasi sidang/Foto: Hendry Noesae/Jambidaily.com

JAMBIDAILY HUKUM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), lakukan sidang lapangan hari ini (Kamis, 25/10/2018) di lokasi sengketa tanah kawasan desa payo selincah kota Jambi, terkait gugatan Djoni NGK terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jambi.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua PTUN Jambi Irhamto SH, berlangsung terbuka dimulai Sekira pukul 14.00 wib tampak hadir Kuasa hukum djoni NGK, Tergugat Intervensi; Ivantanri bersama kuasa hukum, pihak BPN Kota Jambi, BPN Kabupaten Muaro Jambi dan BPN Provinsi Jambi.

jambidaily.com, menyaksikan di lokasi terdapat patok tanah dalam ukuran besar yang di cat bertuliskan 'NGK' dan itu menjadi perdebatan, serta komplain dari Ivantanri karena patok tersebut baru terlihat.

"Kami punya patok yang kecil-kecil itu, sejak tahun 1997 telah terpasang disini, dibagian depan dan dibelakang juga ada bahkan berlogo BPN. Sudah jelas umur patok saja sama tuanya dengan umur tanah sejak menjadi milik kami hingga saat ini. Sementara yang itu patok baru " Ujar Ivantanri kepada Ketua Hakim.

Ivantanri menguraikan bahwa Tanah awalnya ada satu sertifikat induk atas nama Syamsuri Anang (kemas syamsuri bin kemas anang) yang kemudian terbagi menjadi 2 bagian, lalu 1 sertifikat milik orang lain dan 1 sertifikat menjadi miliknya yang pecah kembali menjadi beberapa sertifikat, yaitu sertifikat tanah dengan Hak milik (SHM):

  • SHM Nomor 1450 tertanggal 8 Nopember 1997 desa payo selincah dengan surat ukur  tertanggal 6 Nopember 1997, SU/GS Nomor 5676 dengan luas 2.527 meter persegi milik Soeseno.
  • SHM No 1451, tertanggal 8 Nopember 1997 desa payo selincah dengan surat ukur  tertanggal 6 Nopember 1997, SU/GS Nomor 5677 dengan luas 3.754 meter persegi milik Ivan Tanri.
  • SHM No 1452, tertanggal 8 Nopember 1997 desa payo selincah dengan surat ukur  tertanggal 6 Nopember 1997, SU/GS Nomor 5678 dengan luas 6.173 meter persegi milik Hendra Wijaya. 
  • SHM No 1453, tertanggal 8 Nopember 1997 desa payo selincah dengan surat ukur  tertanggal 6 Nopember 1997, SU/GS Nomor 5679 dengan luas 2.801 meter persegi milik Rudy Suryanto.
  • SHM No 1453, tertanggal 8 Nopember 1997 desa payo selincah dengan surat ukur  tertanggal 6 Nopember 1997, SU/GS Nomor 5679 dengan luas 2.801 meter persegi milik Uyanto.

Sementara itu Djoni memegang bukti kepemilikian tanah tersebut berupa sertifikat hak milik (SHM) nomor 867, Desa/Kelurahan Muara Kumpeh tertanggal 19 Nopember 2014, dengan surat ukur Nomor: 25/Muara Kumpeh/2014 tertanggal 1 september 2014 yang diterbitkan oleh Kepala pertanahan nasional kabupaten Muaro Jambi, yang sebelumnya atas nama Damanhuri, Maryati, A Rachman, Hanipah dan Aminah dengan luas 19.742 meter bujur sangkar.

Menariknya Damanhuri hadir di sidang lapangan ini dan menjelaskan secara langsung kepada hakim tentang posisi dan letak, termasuk dia mengaku tepat diantara gudang dan tanah sengketa adalah tanahnya.

"Ini adalah tanah saya untuk jalan kebelakang, karena dibelakang masih ada tanah saya," Jawab Damanhuri kepada hakim.

Sayangnya Kuasa hukum dari Djoni NGK, Jumanto Suratno dan rekan menghindari bahkan menolak untuk menjawab pertanyaan jambidaily.com terkait sidang PTUN kali ini "Tidak usahlah, tidak usah wawancara," Ungkapnya sembari meningkalkan lokasi.

Sidang sendiri akan dilanjutkan pada Kamis (01/11/2018) mendatang, dan hakim meminta agar dihadirkan Damanhuri, BPN Provinsi Jambi, BPN Kabupaten Muaro Jambi sebagai saksi persidangan.

 

(Hendry Noesae)

 


Berita Terkait:

KOMENTAR DISQUS :

Top