Kamis, 15 November 2018 |
Ekonomi

Realisasi PBB Nol Besar, Dana Kelurahan Kampung Laut Terancam Dipotong

Minggu, 04 November 2018 18:51:39 wib

JAMBIDAILY TANJABTIM - Meski Bupati Tanjabtim Romi Hariyanto, telah mengintruksikan akan memotong anggaran kelurahan atau desa yang belum merealisasikan PBB.  Namun hal ini, sepertinya tidak digubris pihak Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi, hal ini terbukti hingga saat ini pihak Kelurahan Kampung Laut sama sekali belum menyetorkan realisasi PBB ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanjabtim.

Pada rapat evaluasi PBB yang dipimpin langsung Bupati Romi Hariyanto pada September lalu. Terdapat lima desa dan kelurahan yang belum menyetorkan realisasi PBB, salah satunya Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi. 

Saat itu, Bupati Romi sempat kecewa dan akhirnya menggeluarkan kebijakan, untuk memotong anggaran desa dan kelurahan yang tidak merealisasikan PBB. Akhirnya pada hari yang sama, empat desa dan kelurahan lainnya langsung menyetorkan realisasi PBB mereka ke BKD Kabupaten Tanjabtim.

Sementara Kelurahan Kampung Laut, hingga saat ini belum sama sekali menyetorkan realisasi PBB yang ditargetkan tahun ini sebesar Rp. 8 juta. 

“Hingga saat ini belum sama sekali, padahal target PBB nya cuma Rp. 8 juta. Sementara desa atau kelurahan lain sudah ada yang lunas,” kata Inos, Kabid Pendapatan Asli Daerah.

Terkait hal ini pihak BKD masih terus menunggu realisasi PBB dari Kelurahan Kampung Laut, dengan konsekwensi tambahan denda sebesar dua persen setiap bulan yang juga harus dibayar. Selain dikenakan denda, Kelurahan Kampung Laut pun bakal terkena sanksi pemotongan PDH PDRB.  

“Masih kita tunggu hingga akhir tahun anggaran nanti, mudah-mudahan ada realisasinya,” harap Inos.

Disinggung soal kebijakan pemotongan anggaran desa dan kelurahan, sebagaimana intruksi Bupati Romi saat rapat evaluasi di September lalu. Pemkab Tanjabtim saat ini tengah mengodok Peraturan Bupati (Perbup) terkait hal tersebut, rencananya Perbup tersebut akan mulai diberlakukan pada 2019 mendatang.

“Sekarang Perbupnya masih digodok, mudah-mudahan 2019 nanti sudah bisa diberlakukan,” tandasnya.

Terpisah, Lurah Kampung Laut Jeki sendiri, hingga berita ini dilayangkan ke meja redaksi belum dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi via ponsel, yang bersangkutan tidak menjawab panggilan selulernya. Lurah Kampung Laut Jeki sebelumnya, juga diduga telah memotong gaji para RT, RW, dan pegawai syara di Kelurahan Kampung Laut. Bahkan sejumlah RW dipecat, gara-gara kerap menanyakan gaji mereka.

Penulis : Hendri Rosta
Editor. : Hendry Noesae

KOMENTAR DISQUS :

Top