Sabtu, 20 Januari 2018 |
Politik

Rekrutmen Berpolemik, Dewan "Ancam" Tak Anggarkan Honor Satpol PP

Rabu, 05 Agustus 2015 05:37:40 wib
Sejumlah calon honorer Satpol PP yang kecewa (foto:JD/NZR)

JAMBIDAILY MERANGIN-Buntut "kisruh" dan terjadi polemik seleksi penerimaan Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Merangin, DPRD Kabupaten Merangin, mengancam tidak akan menganggarkan honor untuk tenaga kontrak Satpol PP yang baru saja di umumkan kelulusannya.

"DPRD melalui komisi I akan mempelajari ini dan memanggil pihak pemerintah.  Jika komisi I tidak sanggup mengatasi hal ini, kita akan bentuk Pansus yang akan menangani kisruh penerimaan Satpol PP ini,”tegas Wakil ketua DPRD Merangin, Isnedi, kepada sejumlah awak media, Selasa (04/08).

Jika persoalan ini tak bisa diselesaikan pihak pemerintah kabupaten Merangin, maka DPRD Meragin dalam hal ini badan anggaran (Banggar) tidak akan menganggarkan honor untuk tenaga kontrak Satpol PP yang baru dinyatakan lulus tersebut, tandasnya.

Untuk itu, Dewan mendesak Pemkab Merangin segera menyelesaikan kisruh terkait penerimaan Satpol PP tersebut.

"Kalau memang tidak ada penyelesaian dari pihak pemerintah, maka di pembahasan APBD-P kita akan Nol-kan dulu anggaran untuk gaji Satpol PP yang baru ini,” tegasnya.

Tanggapannya ini terkait dengan tuntutan dari 86 orang peserta Seleksi Satpol PP yang dinyatakan lulus pada saat pengumuman tahap pertama, namun tidak lulus pada seleksi tahap kedua, pada Senin (03/08) kemarin.

Didepan sejumlah peserta yang menyatakan kekecewaannya, Isnedi juga menyayangkan masih adanya kisruh terkait seleksi satpol PP ini, padahal telah dibatalkannya seleksi tahap pertama dilakukan untuk menghindari terjadinya persoalan, yang sebelumnya pernah mencuat.

"Katanya tahap pertama dibatalkan agar tidak ada lagi persoalan yang muncul sehingga seleksi di ulang, namun faktanya di tahap kedua justru masih menyisakan kisruh juga."

"Kita sangat menyayangkan hal ini, dengan adanya persoalan ini maka situasi kabupaten Merangin bisa dikatakak kurang kondusif, apalagi penjelang pemilihan Gubernur yang tak lama lagi, kita berharap situasi di Merangin aman dan terkendali,” sesalnya.

Tidak hanya itu, Isnedi juga menyatakan bahwa seleksi tahap kedua yang dilakukan dinilai tidak relevan, sebab katanya pihak DPRD bahkan tidak mengetahui sumber dana anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi tahap kedua ini.

"Untuk anggaran dana seleksi, DPRD hanya menganggarkan untuk tahun 2014, sementara untuk tahun 2015 kita tidak menganggarkan dan untuk seleksi, yang ada hanya anggaran honor untuk Satpol PP,” ungkap ketua DPC Partai Gerindra ini.

"Jadi untuk seleksi tahpa kedua ini kami mempertanyakan kepada pemerintah, anggarannya dari mana, dan bisa dikatakan illegal,” tegasnya.

Untuk diketahui, puluhan peserta tes Satpol PP yang lulus pada pengumuman tahap pertama, namun tidak lulus pada pengumuman hasil seleksi tahap kedua, setelah menyampaikan keluhannya kepada bupati Merangin sehari sebelumnya. Selasa (04/08) kemarin, kembali mendatangi gedung DPRD kabupaten Merangin, untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah, dan mengajukan keberatan karena mereka yang sebelumnya sudah lulus, namun digugurkan.

"Ada sebanyak 86 orang yang pada pengumuman sebelumnya lulus, kami datang kesini untuk meminta penjelasan dari pihak panitia, maupun pihak Pemkab Merangin, apa alasan mereka untuk menggugurkan kami yang sebelumnya sudah lulus,” ungkap Agus yang mewakili peserta lainnya.

Sayangnya, Kepala Kantor Satuan Pol PP kabupaten Merangin, Alamsyah masih belum bisa di konfirmasi, dirinya masih belum terlihat berada di kantor hingga Selasa kemarin, saat di hubungi nomor telepon yang biasa digunakannya bernada tidak aktif atau diluar jangkauan, di konfirmasi via sms, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan.(jambidaily.com/NZR)

KOMENTAR DISQUS :

Top