Kamis, 19 Juli 2018 |
Politik

Sekda: FGD dan IDI Dapat Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Kamis, 04 Juni 2015 07:08:22 wib
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Ridham Priskap membuka FGD-IDI Jambi

JAMBIDAILY POLITIK-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Ridham Priskap meminta dengan terlaksananya Focus Group Discussion dapat menghasilkan ukuran kualitas demokrasi diprovinsi jambi yang tepat sesuai standard Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

"IDI merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengukur 3 aspek yaitu, kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi,"papar Sekda, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) serta penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014, kemarin (03/06) di salah satu hotel berbintang Kota Jambi.

Ini sejalan dengan proses demokrasi di indonesia sangat dibutuhkan suatu instrumen untuk mengukur perkembangan demokrasi di indonesia yang telah diatur dalam peraturan Presiden RI nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menegah nasional (RPJMN), yang menyebutkan, pembangunan bidang politik diperlukan pengukuran perkembangan demokrasi disetiap provinsi melalui penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia.

Dikatakan sekda, untuk pemerintah provinsi jambi sendiri angka IDI provinsi jambi berada pada angka yang cukup menggembirakan yaitu 64,41. Hasil yang diraih ini bukan kerja pemerintah saja melainkan semua elemen masyarakat termasuk, aspek sipil, politik dan lembaga demokrasi lainnya.

"Gunakanlah kesempatan ini, dengan fokus dan sebaik-baiknya, sehingga setelah mengikuti kegiatan ini, semua memperoleh suatu kesempatan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan upaya-upaya untuk memperbaiki IDI diprovinsi Jambi. " pintanya.

Ada beberapa indikator yang merusak atau menurunkan angka Indeks Demokrasi di Provinsi Jambi yang perlu kita cegah bersama, misalnya, menyampaikan pendapat secara besar-besaran sampai merusak pasilitas umum, merusak pasilitas pemerintah (Demo anarkis),jelasnya

Sementara itu, Deputi Kemenko Polhumkam, Mayjen Yoedhi Swastono menyampaikan, seluruh komponen bangsa serius mengadakan demokrasi di Indonesia agar setiap provinsi untuk meningkatkan indeks demokrasi indonesia, baik kwalitas dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan yaitu menyampaikan pendapat harus disertai dengan Tangungjawab yang besar, di indonesia Kaderisasi partai sangat rendah, ini juga mempengaruhi demokrasi itu sendiri.

Pemerintahan Joko Widodo-JK ini akan berusaha menaikkan Anggka Indeks Demokrasi secara nasional 75 , sedangkan sekarang secara nasional 63,72 menurut surpei tahun 2013 sehingga semua arus menserasikan ditahun mendatang.

Sementara itu Kepala BPS Provinsi Jambi Yos Rusdiansyah, SE. MM menyampaikan, pelaksanaan acara ini dilaksanakan selama 2 hari, materi indeks Demokrasi Indonesia.

Dijelaskan Yos, tujuan dilaksanakan IDI ini adalah, untuk mengetahui Secara nyata perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di indonesia, selama ini perkembangan demokrasi di indonesia hanya diukur secara kualitatif yakni berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolak ukur.

"Inilah saatnya berbagai perkembangan demokrasi indonesia diukur mengunakan angka-angka atau kuantitatif yang menunjukan tingkat perkembangan demokrasi secara nyata," jelasnya

Turut dihadiri dari Kemenkopolhutkam Deputi Bidang Koordinasi Politik dalam Negeri Mayjend Yoedhi Swastono, Bapenas Robert S Hamanangan, Dewan Ahli Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prof Dr. Maswadi Rauf serta diikuti Utusan Dari pengurus Partai Politik di Provinsi Jambi serta para undangan lainnya.(jambidaily.com/HMS/SAP)

KOMENTAR DISQUS :

Top