Minggu, 17 Desember 2017 |
Hukum

Sekda Merangin: Itu Menyalahi Aturan UU No 27 Tahun 2014

Kamis, 14 Januari 2016 12:08:58 wib
Proses pembangunan Gedung Satpol PP Merangin (ft:jambidaily.com.doc)

JAMBIDAILY HUKUM-Telah dibangun gedung baru Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol-PP) Kabupaten Merangin pada tahun 2015 yang lalu dan diduga telah ditempati Kasat Pol PP, sebelum peresmian oleh Bupati Merangin Al Haris, mendapat tanggapan serius dari  Sekda Merangin.

Sekda Merangin Sibawahi kesal dan terkesan tidak dihormati, dan menilai telah menyalahi aturan berdasarkan UU No 27 Tahun 2014.
 
“Ya, sampai sejauh ini kita belum tahu kalau gedung baru milik Satpol-PP Merangin ini sudah di tempati, saya baru tahu ketika wartawan menanyakan hal tersebut kepada saya,” ungkap Sekda Merangin Sibawaihi, saat di temui di ruang kerjanya, pada Rabu (13/01).

Baca Juga: Terancam Molor dan Mutu, Proyek Gedung Satpol PP Disorot
 
Bahkan Sekda menyebutkan, jika pihak Satpol-PP Merangin ingin melakukan pemindahan Kantor ke gedung yang baru, berdasarkan aturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait terlebih dahulu harus menaikkan Nota Dinas ke Bupati melalui Sekda Merangin, untuk menempatkan Kantor Satpol-PP Merangin yang baru tersebut.
 
“Sebenarnya kalau Kepala SKPD mau pindah Kantor dan menempati gedung yang baru, aturannya Kasat Pol-PP naikkan Nota Dinas dullu ke Bupati melalui Sekda Merangin. berdasarkan UU No 27 Tahun 2014, sudah jelas tertuang bahwa Sekretaris Daerah adalah sebagai pengelola barang daerah,” tegas Sekda.
 
Lebih Lanjut Sibawaihi juga mengatakan, seharusnya Kantor Satpol -PP yang baru tersebut baru boleh ditempati, setelah  adanya peresmian dan telah memenuhi aturan dan tahapan penempatan .
 
“Kemungkinan Satpol PP ini hanya pindah-pindah saja, karena kantor disini sempit dan tidak sabar lagi ingin menempati gedung tersebut,”pungkas Sekda.(jambidaily.com/NZR)

KOMENTAR DISQUS :

Top