Selasa, 11 Desember 2018 |
Politik

Sekda: Pengalihan Urusan Pemerintah, Perlu Kejelasan

Selasa, 02 Juni 2015 17:44:20 wib
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Ridham Priskap

JAMBIDAILY POLITIK-Terkait Penyelenggaraan Pengalihan urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Ridham Priskap menilai perlu kejelasan.

"Perlu adanya kejelasan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota serta perlu adanya perda yang mengatur,"ungkapnya, saat membuka rapat Tindak Lanjut Penyelenggaraan Pengalihan urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 , Senin (01/06) di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.

Dikatakan Sekda, tujuan diselenggarakannya acara ini adalah dalam rangka persiapan penyelenggaraan pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota Provinsi Jambi.

Setiap SKPD diharapkan sebelum pengalihan  telah mempelajari sistim pemindahan aset berseta serta seluruh pegawainya.

"Kita contohkan Diknas, seluruh aset dan pegawai guru SMA akan diambil alih menjadi pegawai provinsi. Jadi sistim ini perlu perda yang kuat untuk mengatur dan jelas,"contohnya.

Sekda juga menjelaskan, untuk seluruh SKPD harus selesai 2 Tahun kedepan untuk seluruh pembagian urusan pengalihan aset harus sudah selesai berserta perdanya.

“Dengan Pengalihan Pendidikan SMA sederajat akan di ambil pengalihannya pemerintah  provinsi baik fisik bangunan dan guru. Pengelolaan Terminal Tive A dan B dan juga perizinan terpadu,” paparnya.

Sekda berharap pendataan ini perlu persiapan yang matang dari setiap SKPD.

Persiapkan semua keperluan, semua aset yang diterima harus jelas dan jumlah guru berapa dan tenaga honorer berapa. Paling lambat 2 oktober  2016 kesemuanya harus sudah masuk di DPRD Provinsi Jambi untuk anggarannya.

"Jangan sampai penyerahan urusan pengalihan ini terlambat.  Semua SKPD harus mengetahui UU daerah, mana yang berlaku atau mana yang telah dicabut,"ingatnya.

Sementara itu, Asisten I Sekda Provinsi Jambi, Khailani SH Mhum,  menyampaian langkah-langkah dan rangkaian kegiatan yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

"Berarti pemerintah daerah harus banyak membuat perda daerah, agar apa yang dilakukan tidak salah arah," jelasnya dalam rapat yang turut dihadiri para staf ahli gubernur, seluruh Kepala SKPD Provinsi Jambi, para undangan lainnya.(jambidaily.com/HMS/SAP)

KOMENTAR DISQUS :

Top