Kamis, 19 Juli 2018 |
Nasional

Sistem Zonasi Langgar Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan

Rabu, 27 Desember 2017 13:27:16 wib
Orang tua siswa yang tidak diterima di SMA Negeri di Nunukan ngeluruk ke SMA N 2 Nunukan. Minimnya sosialisasi sistem zonasi dalam PPDB 2017 membuat orang tua kebingungan.(Kontributor Nunukan, Sukoco)

JAMBIDAILY NASIONAL - Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang langsung diterapkan 100 persen di seluruh Indonesia menuai berbagai masalah di Indonesia.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan, kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang sistem PPDB itu diberlakukan tanpa pertimbangan yang utuh.

"Karena diberlakukan menyeluruh tanpa melalui pertimbangan data kecukupan sekolah negeri di suatu lokasi yang ditentukan sebagai zonasi," kata Heru melalui keterangan tertulis, Rabu (27/12/2017).

Heru mengatakan, di beberapa kabupaten/kota, hanya sedikit sekolah negeri. Ketika zonasi dilakukan, maka anak-anak di kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri tersebut hanya memiliki peluang 5 persen saja diterima di sekolah negeri di kecamatan yang terdekat.

Di Tangerang, misalnya, ketentuan batas usia maksimal dalam sistem PPDB online juga membuat sejumlah siswa tidak diterima di SMPN 3 karena usianya sudah lebih dari 15 tahun. Padahal, nilainya tinggi dan tempat tinggalnya berada di zona ring satu.

Selain itu, di Medan, SMAN 2 dan SMAN 13 kota Medan menerima siswa tambahan di luar sistem PPDB online.

Akhirnya ada tambahan 180 siswa atau 5 kelas di SMAN 2 kota Medan yang masing-masing siswa dikenai biaya Rp 10 juta perorang. Belakangan 180 siswa ini kemudian dianggap ilegal dan dipindahkan ke SMA swasta.

Sedangkan di SMAN 13 kota Medan jumlah siswa yang diterima jalur non PPDB online mencapai 70-an siswa dan belakangan juga bermasalah dan terancam dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah swasta lain.

Terkait kasus tersebut, kata Heru, belum ada tindaklanjut apa-apa dari Kemendikbud terhadap kepala sekolah maupun dinas pendidikan setempat.

"Kasus ini perlu dievaluasi agar menjadi perhatian bersama untuk tidak terulang kembali karena melanggar pemenuhan hak anak atas pendidikan," kata Heru.

Dia berharap, ke depannya pemerintah melakukan pemetaan yang utuh, valid dan komprehensif terkait jumlah terkait pembagian zonasi. Sehingga, kecamatan yang tak memiliki sekolah negeri mendapatkan akses yang sama utuk bersekolah di negeri.

Setidaknya ada 6 hal yang menjadi catatan kritis Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) terkait kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di bidang pendidikan.

Sekjen FSGI Heru Purnomo menyebutnya sebagai rapor merah Kemendikbud sepanjang 2017.

Keenam hal itu adalah pertama, sistem zonasi dalam Penerimaan Perseta Didik Baru (PPDB) yang langsung diterapkan 100 persen di seluruh Indonesia.

Kedua, soal kebijakan lima hari sekolah atau yang lebih dikenal dengan istilah "full day school".

Ketiga, masifnya kekerasan di dunia pendidikan, baik yang dilakukan sesama siswa maupun yang dilakukan guru.

Keempat, buku pelajaran yang menuai kontroversi. Kelima, pemahaman literasi. Keenam, Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang penyalurannya terus bermasalah.

 

(Kompas.com)

KOMENTAR DISQUS :

Top